Pemerintah Diminta Cermat Hitung Kebutuhan Daging 2015
Selasa, 16 Desember 2014 - 02:17 WIB
Pemerintah Diminta Cermat Hitung Kebutuhan Daging 2015
A
A
A
JAKARTA - Meningkatnya kebutuhan daging akibat naiknya konsumsi per kapita membuat pemerintah harus memutar otak agar kebutuhan daging di 2015 dapat tercukupi.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menjelaskan, hal itu guna menghindari gejolak harga daging sapi yang terjadi di 2012, akibat pemerintah sengaja menurunkan kuota impor 60% dengan asumsi bahwa daging lokal akan mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Dia menjelaskan, terjadinya ketidakseimbangan demand dan supply itu yang menyebabkan terjadinya gejolak harga daging sampai melampaui daya beli masyarakat dan sangat merugikan dunia usaha.
"Kebijakan itu diambil karena semangat pemerintah yang ingin mewujudkan swasembada daging 2014 berdasarkan data sensus sapi bahwa kita memiliki stok sapi sebesar 14,8 juta ekor," kata dia dalam rilisnya, Senin (15/12/2014).
Menurutnya, bahasa stok tersebut harus hati-hati dalam penerapannya karena bagi dunia usaha yang disebut stok itu adalah sapi yang setiap saat bisa dibeli dan dipotong.
"Sementara, jumlah populasi sapi kita didominasi kepemilikannya para peternak/petani tradisional, di mana sapi itu tidak setiap saat bisa dibeli dan dipotong," jelasnya.
Maka, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus memiliki persepsi dan pandangan yang sama dengan data yang akurat, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat.
Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi diawal pemerintahannya bahwa tidak ada lagi visi menteri yang adalah visi presiden, agar Kementan dan kemendag menghilangkan ego sektoral dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
Sarman mengatakan, saat ini Kementan tetap menonjolkan ego sektoralnya tanpa memperhatikan kepentingan dunia usaha dan masyarakat.
Pasalnya, Kementan dinilai ingin mengembalikan sistem impor daging sapi dengan kuota. Sementara, Kemendag sesuai dengan tupoksinya yang selalu menjamin demand dan supply melihat kebutuhan pasar.
Kebutuhan daging sapi di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan akibat dari naiknya konsumsi per kapita.
Hal itu terlihat dari naiknya kelas menengah baru yang saat ini diperkirakan mencapai 50 juta jiwa, jumlah turis mancanegara yang setiap tahun bertambah, konsumsi ekspatriat serta kebutuhan bisnis hotel, restoran, cafe, katering yang kebutuhannya semakin meningkat.
Kebutuhan daging 2015, jika dihitung dari jumlah penduduk dengan konsumsi per kapita sebesar 2,3 kg sebesar 561.200 ton belum termasuk kebutuhan turis yang 2015 ditargetkan sebanyak 9,5 juta, ekspatriat dan kelas menengah baru yang memiliki pola hidup yang tidak seperti biasanya.
Kebutuhan itu akan semakin meningkat di saat menjelang Lebaran yang diperkirakan naik sebesar 15%.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menjelaskan, hal itu guna menghindari gejolak harga daging sapi yang terjadi di 2012, akibat pemerintah sengaja menurunkan kuota impor 60% dengan asumsi bahwa daging lokal akan mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Dia menjelaskan, terjadinya ketidakseimbangan demand dan supply itu yang menyebabkan terjadinya gejolak harga daging sampai melampaui daya beli masyarakat dan sangat merugikan dunia usaha.
"Kebijakan itu diambil karena semangat pemerintah yang ingin mewujudkan swasembada daging 2014 berdasarkan data sensus sapi bahwa kita memiliki stok sapi sebesar 14,8 juta ekor," kata dia dalam rilisnya, Senin (15/12/2014).
Menurutnya, bahasa stok tersebut harus hati-hati dalam penerapannya karena bagi dunia usaha yang disebut stok itu adalah sapi yang setiap saat bisa dibeli dan dipotong.
"Sementara, jumlah populasi sapi kita didominasi kepemilikannya para peternak/petani tradisional, di mana sapi itu tidak setiap saat bisa dibeli dan dipotong," jelasnya.
Maka, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus memiliki persepsi dan pandangan yang sama dengan data yang akurat, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat.
Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi diawal pemerintahannya bahwa tidak ada lagi visi menteri yang adalah visi presiden, agar Kementan dan kemendag menghilangkan ego sektoral dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
Sarman mengatakan, saat ini Kementan tetap menonjolkan ego sektoralnya tanpa memperhatikan kepentingan dunia usaha dan masyarakat.
Pasalnya, Kementan dinilai ingin mengembalikan sistem impor daging sapi dengan kuota. Sementara, Kemendag sesuai dengan tupoksinya yang selalu menjamin demand dan supply melihat kebutuhan pasar.
Kebutuhan daging sapi di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan akibat dari naiknya konsumsi per kapita.
Hal itu terlihat dari naiknya kelas menengah baru yang saat ini diperkirakan mencapai 50 juta jiwa, jumlah turis mancanegara yang setiap tahun bertambah, konsumsi ekspatriat serta kebutuhan bisnis hotel, restoran, cafe, katering yang kebutuhannya semakin meningkat.
Kebutuhan daging 2015, jika dihitung dari jumlah penduduk dengan konsumsi per kapita sebesar 2,3 kg sebesar 561.200 ton belum termasuk kebutuhan turis yang 2015 ditargetkan sebanyak 9,5 juta, ekspatriat dan kelas menengah baru yang memiliki pola hidup yang tidak seperti biasanya.
Kebutuhan itu akan semakin meningkat di saat menjelang Lebaran yang diperkirakan naik sebesar 15%.
(izz)
Lihat Juga :
