Lelang Jabatan Dirjen Pajak Dicontoh Instansi Lain
Selasa, 16 Desember 2014 - 15:28 WIB
Lelang Jabatan Dirjen Pajak Dicontoh Instansi Lain
A
A
A
JAKARTA - Mekanisme pemilihan direktur jenderal (dirjen) pajak melalui proses lelang jabatan mendapat apresiasi positif dari sejumlah kalangan. Dua kementerian lain akan mengikuti langkah positif ini.
Wakil Menteri Keuangan, sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Pajak Mardiasmo mengungkapkan lelang jabatan akan segera diikuti instansi lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Kepegawaian dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Sekarang sudah saatnya kita terbuka mencari sosok ideal untuk memimpin melalui mekanisme seleksi, seperti pemilihan dirjen pajak ini," ujarnya di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Di Kementerian Keuangan, proses seleksi dirjen pajak secara terbuka baru pertama kali dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Untuk proses seleksi berdasarkan ASN baru saat ini dilakukan, meski baru sebatas undang-undang," kata Mardiasmo.
Sebenarnya, program seleksi pimpinan Kemenkeu sudah mulai dilakukan saat zaman Sri Mulyani. Namun, masih sebatas lintas institusi di Kementerian Keuangan.
Wakil Menteri Keuangan, sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Pajak Mardiasmo mengungkapkan lelang jabatan akan segera diikuti instansi lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Kepegawaian dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Sekarang sudah saatnya kita terbuka mencari sosok ideal untuk memimpin melalui mekanisme seleksi, seperti pemilihan dirjen pajak ini," ujarnya di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Di Kementerian Keuangan, proses seleksi dirjen pajak secara terbuka baru pertama kali dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Untuk proses seleksi berdasarkan ASN baru saat ini dilakukan, meski baru sebatas undang-undang," kata Mardiasmo.
Sebenarnya, program seleksi pimpinan Kemenkeu sudah mulai dilakukan saat zaman Sri Mulyani. Namun, masih sebatas lintas institusi di Kementerian Keuangan.
(dmd)
Lihat Juga :
