Tim Reformasi Migas Diminta Investigasi Pelelangan di ESDM
Minggu, 21 Desember 2014 - 07:48 WIB
Tim Reformasi Migas Diminta Investigasi Pelelangan di ESDM
A
A
A
JAKARTA - Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan meminta Tim Reformasi Tata Kelola Migas menginvestigasi berbagai macam sistem pelelangan di Kementerian ESDM, yang justru rawan mafia migas.
"Jangan lantas karena dibentuk Menteri ESDM, lupa mengevaluasi dan investigasi Kementerian ESDM, SKK Migas dan BPH Migas," ungkapnya.
Mamit mengatakan, mafia migas justru berusaha mempengaruhi pejabat atau orang yang mempunyai kekuasaan dalam membuat kebijakan.
Selain itu, dalam gerakannya mafia menempatkan orang untuk menduduki jabatan strategis untuk mengamankan bisnis mereka.
"Misalnya, terkait penunjukan pemenenang lelang apakah sudah berlangung dengan benar. Tidak ada transaksi dalam penjualan data-data seismik. Tidak hanya itu, banyak lagi persoalan yang patut diinvestigasi di internal Kementerian ESDM oleh Tim Reformasi," jelas Mamit.
Dia juga meminta SKK Migas diinvestigasi dan ditelusuri karena kewenangan SKK Migas yang cukup besar memungkinkan terjadinya penyelewengan, seperti terjadinya kasus yang pernah dialami mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandhini.
"Begitu juga BPH Migas yang mengatur jalur distribusi BBM Subsidi. Apakah sudah benar pola pengaturannya? Apakah sudah benar pola lelang terhadap badan yang bertugas untuk menyalurkan BBM subsidi? Bagaimana dengan pengawasan mereka terhadap jalur distribusi BBM subsidi?" pungkasnya.
(Baca: Tim Reformasi Migas Jangan Petral Saja Diobok-obok)
"Jangan lantas karena dibentuk Menteri ESDM, lupa mengevaluasi dan investigasi Kementerian ESDM, SKK Migas dan BPH Migas," ungkapnya.
Mamit mengatakan, mafia migas justru berusaha mempengaruhi pejabat atau orang yang mempunyai kekuasaan dalam membuat kebijakan.
Selain itu, dalam gerakannya mafia menempatkan orang untuk menduduki jabatan strategis untuk mengamankan bisnis mereka.
"Misalnya, terkait penunjukan pemenenang lelang apakah sudah berlangung dengan benar. Tidak ada transaksi dalam penjualan data-data seismik. Tidak hanya itu, banyak lagi persoalan yang patut diinvestigasi di internal Kementerian ESDM oleh Tim Reformasi," jelas Mamit.
Dia juga meminta SKK Migas diinvestigasi dan ditelusuri karena kewenangan SKK Migas yang cukup besar memungkinkan terjadinya penyelewengan, seperti terjadinya kasus yang pernah dialami mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandhini.
"Begitu juga BPH Migas yang mengatur jalur distribusi BBM Subsidi. Apakah sudah benar pola pengaturannya? Apakah sudah benar pola lelang terhadap badan yang bertugas untuk menyalurkan BBM subsidi? Bagaimana dengan pengawasan mereka terhadap jalur distribusi BBM subsidi?" pungkasnya.
(Baca: Tim Reformasi Migas Jangan Petral Saja Diobok-obok)
(dmd)
Lihat Juga :
