Perpanjangan Kontrak Freeport Tunggu Realisasi Smelter
Perpanjangan Kontrak Freeport Tunggu Realisasi Smelter
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah hingga kini belum menyetujui perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sebelum perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini merealisasikan pembangunan smelter.
"Di dalam MoU dikatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang, tidak akan memperlambat ataupun menunda-nunda manakala Freeport membangun smelter dan membayar kewajiban," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sukhyar di Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Menurut Sukhyar, Freeport dalam perjalanannya meminta kepada pemerintah terkait kepastian perpanjangan kontrak yang habis pada 2021, namun belum disepakati oleh pemerintah.
Dia mengakui, terdapat aturan yang memuat ketentuan pengajuan permohonan perpanjangan dilakukan paling cepat dua tahun atau paling lambat enam bulan sebelum masa kontrak berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
"Tapi tentunya mesti harus ada kesepahaman, kan MoU sudah ada. Apakah kita menjalankan MoU atau tidak," tandasnya.
Hingga kini, menurut dia, pemerintah dan Freeport masih melanjutkan pembahasan penyusunan amandemen kontrak pertambangan. Dalam draft amandemen kontrak, Freeport tidak hanya meminta kepastian perpanjangan kontrak.
Freeport juga mengajukan perubahan kapasitas smelter dari 400 ribu ton tembaga katoda menjadi 500 ribu tembaga katoda karena perusahaan asal AS ini mengganti rekanan konstruksi dari Outotech menjadi Mitsubishi.
"Terdapat dua hal yang diminta oleh Freeport, perubahan rencana smelter dan kepastian keberlangsungan operasi. Dia mintanya sekarang juga," ungkap Sukhyar.
Sukhyar membeberkan, smelter tembaga yang akan dibangun PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran Copper&Gold Inc ini hingga saat ini belum ada kemajuan.
"Tidak ada progress, baik lokasi maupun lahan, masih berjalan. Kalau ditanya kemajuan, belum ada, kecuali dana kesungguhan USD115 juta," ungkap dia.
"Di dalam MoU dikatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang, tidak akan memperlambat ataupun menunda-nunda manakala Freeport membangun smelter dan membayar kewajiban," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sukhyar di Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Menurut Sukhyar, Freeport dalam perjalanannya meminta kepada pemerintah terkait kepastian perpanjangan kontrak yang habis pada 2021, namun belum disepakati oleh pemerintah.
Dia mengakui, terdapat aturan yang memuat ketentuan pengajuan permohonan perpanjangan dilakukan paling cepat dua tahun atau paling lambat enam bulan sebelum masa kontrak berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
"Tapi tentunya mesti harus ada kesepahaman, kan MoU sudah ada. Apakah kita menjalankan MoU atau tidak," tandasnya.
Hingga kini, menurut dia, pemerintah dan Freeport masih melanjutkan pembahasan penyusunan amandemen kontrak pertambangan. Dalam draft amandemen kontrak, Freeport tidak hanya meminta kepastian perpanjangan kontrak.
Freeport juga mengajukan perubahan kapasitas smelter dari 400 ribu ton tembaga katoda menjadi 500 ribu tembaga katoda karena perusahaan asal AS ini mengganti rekanan konstruksi dari Outotech menjadi Mitsubishi.
"Terdapat dua hal yang diminta oleh Freeport, perubahan rencana smelter dan kepastian keberlangsungan operasi. Dia mintanya sekarang juga," ungkap Sukhyar.
Sukhyar membeberkan, smelter tembaga yang akan dibangun PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran Copper&Gold Inc ini hingga saat ini belum ada kemajuan.
"Tidak ada progress, baik lokasi maupun lahan, masih berjalan. Kalau ditanya kemajuan, belum ada, kecuali dana kesungguhan USD115 juta," ungkap dia.
(rna)
Explore More