Bantuan ADB untuk Pemukiman di Batam Mulai Mengalir
Bantuan ADB untuk Pemukiman di Batam Mulai Mengalir
A
A
A
BATAM - Dana bantuan block grand dari ADB (Asian Development Bank) dan negara funding sebesar USD2,5 juta atau setara Rp30 miliar mulai mengalir tahun ini untuk penataan pemukiman kumuh di Kota Batam.
Kepala Dinas Tata Kota Batam, Gintoyono Batong mengungkapkan, dana itu disiapkan melalui pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah selama tiga tahun ke depan mulai 2015.
Menurutnya, dana bantuan itu disiapkan untuk menata pemukiman kumuh di lingkungan kavling siap bangun (KSB) yakni di Tanjungpiayu, Sei Daun dan Mangsang.
"Kami mendapatkan bantuan penataan pemukiman kumuh berupa prasarana dan sara dasar, (PSD) sebesar 2,5 juta dolar AS atau Rp30 juta," kata Gintoyono, Kamis (8/1/2015).
Dia mengatakan bantuan itu disalurkan oleh pemerintah pusat yang dananya berasal dari hibah lembaga di luar negeri, yakni Asian Development Bank (ADB) dan negara funding yakni Jerman, Swedia, Austria dan Australia.
Dana block grand yang diberikan ADB diperuntukkan bagi penataan pemukimam kumuh, penyediaan air bersih dan lainnya termasuk pembangunan, serta revalitasi jalan. "2015 tahun pertama, penataan termasuk penataan jalan yang tak layak," ujarnya.
Gintoyono menyatakan pemerintah pusat yang menetapkan tiga daerah yang dibenahi, berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah.
Pemkot Batam juga telah menyusun daftar kawasan kumuh selain tiga daerah itu untuk dibenahi.
"Termasuk Bengkong yang padat penduduk. Tapi yang dipilih Tanjungpiayu, Mangsang dan Sei Daun. Listnya diserahkan ke pusat, lalu pusat yang turun menentukan," kata dia.
Program itu, lanjut Gintyono, sebenarnya bisa diterapkan di kavling siap bangun dari BP Batam dan kampung tua. Namun pemerintah pusat memilih kavling siap bangun.
Menurutnya, pemilihan kavling siap bangun sangat tepat karena daerah pemukiman dari BP Batam itu tidak dilengkapi fasilitas jalan dan sebagainya.
Dia memastikan Pemkot sudah mendapatkan restu dari Badan Pengusahaan Batam selaku pengelola lahan untuk membangun sarana masyarakat di tiga kavling siap bangun Tanjungpiayu, Mangsang dan Sei Daun.
"Kami sudah mendapatkan komitmen dari BP agar bisa membangun fasum dan fasos," ujarnya
Pembenahan yang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun itu antara lain berupa perbaikan jalan, pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK), saluran air untuk menyegah banjir dan lain-lain.
"Hebatnya program ini, pembenahan dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat, jadi diharapkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran," kata Gintoyono
Sampai saat ini, petugas masih menginventarisir kebutuhan masyarakat dalam pembenahan kawasan kumuh. Gintoyono menyatakan seluruh program itu ditangani dan dikelola pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya membantu memonitor.
"Dana pendamping juga tidak kami siapkan, karena ini bantuan tapi tetap dievaluasi," jelasnya.
Sebagai informasi, ADB, CIties Development Initiative for Asia (CDIA) dan negara funding sejak 2014 telah mengalokasikan dana block grand untuk sejumlah kota di Indonesia. Hingga saat ini tercatat terdapat 20 kota yang menerima bantuan dana block grand di tambah Batam dan Tangerang.
Kepala Dinas Tata Kota Batam, Gintoyono Batong mengungkapkan, dana itu disiapkan melalui pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah selama tiga tahun ke depan mulai 2015.
Menurutnya, dana bantuan itu disiapkan untuk menata pemukiman kumuh di lingkungan kavling siap bangun (KSB) yakni di Tanjungpiayu, Sei Daun dan Mangsang.
"Kami mendapatkan bantuan penataan pemukiman kumuh berupa prasarana dan sara dasar, (PSD) sebesar 2,5 juta dolar AS atau Rp30 juta," kata Gintoyono, Kamis (8/1/2015).
Dia mengatakan bantuan itu disalurkan oleh pemerintah pusat yang dananya berasal dari hibah lembaga di luar negeri, yakni Asian Development Bank (ADB) dan negara funding yakni Jerman, Swedia, Austria dan Australia.
Dana block grand yang diberikan ADB diperuntukkan bagi penataan pemukimam kumuh, penyediaan air bersih dan lainnya termasuk pembangunan, serta revalitasi jalan. "2015 tahun pertama, penataan termasuk penataan jalan yang tak layak," ujarnya.
Gintoyono menyatakan pemerintah pusat yang menetapkan tiga daerah yang dibenahi, berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah.
Pemkot Batam juga telah menyusun daftar kawasan kumuh selain tiga daerah itu untuk dibenahi.
"Termasuk Bengkong yang padat penduduk. Tapi yang dipilih Tanjungpiayu, Mangsang dan Sei Daun. Listnya diserahkan ke pusat, lalu pusat yang turun menentukan," kata dia.
Program itu, lanjut Gintyono, sebenarnya bisa diterapkan di kavling siap bangun dari BP Batam dan kampung tua. Namun pemerintah pusat memilih kavling siap bangun.
Menurutnya, pemilihan kavling siap bangun sangat tepat karena daerah pemukiman dari BP Batam itu tidak dilengkapi fasilitas jalan dan sebagainya.
Dia memastikan Pemkot sudah mendapatkan restu dari Badan Pengusahaan Batam selaku pengelola lahan untuk membangun sarana masyarakat di tiga kavling siap bangun Tanjungpiayu, Mangsang dan Sei Daun.
"Kami sudah mendapatkan komitmen dari BP agar bisa membangun fasum dan fasos," ujarnya
Pembenahan yang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun itu antara lain berupa perbaikan jalan, pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK), saluran air untuk menyegah banjir dan lain-lain.
"Hebatnya program ini, pembenahan dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat, jadi diharapkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran," kata Gintoyono
Sampai saat ini, petugas masih menginventarisir kebutuhan masyarakat dalam pembenahan kawasan kumuh. Gintoyono menyatakan seluruh program itu ditangani dan dikelola pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya membantu memonitor.
"Dana pendamping juga tidak kami siapkan, karena ini bantuan tapi tetap dievaluasi," jelasnya.
Sebagai informasi, ADB, CIties Development Initiative for Asia (CDIA) dan negara funding sejak 2014 telah mengalokasikan dana block grand untuk sejumlah kota di Indonesia. Hingga saat ini tercatat terdapat 20 kota yang menerima bantuan dana block grand di tambah Batam dan Tangerang.
(dmd)
Explore More