Presdir Freeport Minta Maaf Mangkir Dipanggil DPR
Selasa, 27 Januari 2015 - 20:17 WIB
Presdir Freeport Minta Maaf Mangkir Dipanggil DPR
A
A
A
JAKARTA - Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin meminta maaf karena beberapa kali mangkir dari pemanggilan Komisi VII DPR.
Sehingga, baru hari ini dia menyanggupi panggilan dari Komisi Energi DPR. Ketidakhadirannya karena baru menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport, sehingga diperlukan waktu khusus untuk memahami dan mengenal perusahaan.
"Saya minta maaf karena belum bisa memenuhi pemanggilan. Saya baru duduk jadi Presdir baru tujuh hari, sehingga saya harus betul-betul manfaatkan hari untuk kenal Freeport," ujar Maroef saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Setelah resmi menajabat sebagai Presdir Freeport Indonesia, dia mengaku terus mendalami isu yang berkembang di masyarakat. Meski terjadi pro kontra di masyarakat, pihaknya tetap menjadikan energi positif dalam memperbaiki kinerja Freeport.
"Saya dalami dan isu yang muncul di media. Saya rasakan betul-betul dan akan jadikan energi positif bagi cerminan Freeport," tutur dia.
Pihaknya yakin tidak akan menutup-nutupi segala hal yang menjadi keingintahuan publik. Sebab, investasi Freeport merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang wilayah kerja tambangnya merupakan aset negara.
"Saya pernah sampaikan, kekayaan tambang yang dikelola Freeport, notabene PMA milik bangsa dan negara. Kebetulan asetnya ada di provinsi Papua sehingga penglolaan boleh PMA, tapi aset tetap milik negara dan bangsa. Konsekuensi Freeport harus ikut aturan," pungkas Maroef.
Sehingga, baru hari ini dia menyanggupi panggilan dari Komisi Energi DPR. Ketidakhadirannya karena baru menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport, sehingga diperlukan waktu khusus untuk memahami dan mengenal perusahaan.
"Saya minta maaf karena belum bisa memenuhi pemanggilan. Saya baru duduk jadi Presdir baru tujuh hari, sehingga saya harus betul-betul manfaatkan hari untuk kenal Freeport," ujar Maroef saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Setelah resmi menajabat sebagai Presdir Freeport Indonesia, dia mengaku terus mendalami isu yang berkembang di masyarakat. Meski terjadi pro kontra di masyarakat, pihaknya tetap menjadikan energi positif dalam memperbaiki kinerja Freeport.
"Saya dalami dan isu yang muncul di media. Saya rasakan betul-betul dan akan jadikan energi positif bagi cerminan Freeport," tutur dia.
Pihaknya yakin tidak akan menutup-nutupi segala hal yang menjadi keingintahuan publik. Sebab, investasi Freeport merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang wilayah kerja tambangnya merupakan aset negara.
"Saya pernah sampaikan, kekayaan tambang yang dikelola Freeport, notabene PMA milik bangsa dan negara. Kebetulan asetnya ada di provinsi Papua sehingga penglolaan boleh PMA, tapi aset tetap milik negara dan bangsa. Konsekuensi Freeport harus ikut aturan," pungkas Maroef.
(izz)
