Pemerintah Diminta Koreksi Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 28 Januari 2015 - 12:11 WIB
Pemerintah Diminta Koreksi...
Pemerintah Diminta Koreksi Pertumbuhan Ekonomi
A A A
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir meminta pemerintah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi. Karena, harga komoditas kebutuhan bahan pokok masih tingi, meski harga BBM sudah turun.

Menurutnya, saat ini pasar sudah telanjur menaikkan harga kebutuhan pokok seiring kenaikan harga BBM.

"Harga kebutuhan pokok tidak mudah turun secara cepat mengikuti harga BBM yang dipatok pemerintah. Ini indikasi pasar tidak berpihak kepada pemerintah," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Dia mengatakan, ada anomali dalam perekonomian nasional saat ini. Di beberapa negara di dunia harga BBM turun, Indonesia malah naik, bahkan tertinggi di 10 negara ASEAN.

Pada saat yang sama, harga kebutuhan pokok di beberapa belahan duni stabil. Sementara, di Indonesia tida mengalami penurunan.

Hal ini, lanjut Hafisz, menandakan terjadi salah manajemen dalam tata kelola perekonomian Indonesia.

"Pasar tidak berpihak lagi kepada rezim Jokowi. Ini bisa diartikan apapun yang dilakukan pemerintah akan selalu bereaksi negatif ke pasar. Kalau sudah sampai tahap ini maka sangat berbahaya terhadap pemerintahan Jokowi," ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, sebagai pemegang regulasi harus punya mekanisme untuk menurunkan harga.

"Segera tunjuk lembaga yang mampu melakukan operasi pasar untuk menekan harga, baik harga pangan maupun sandang. Penurunan harga ini mesti dilakukan dalam jangka pendek," ujar Hafisz.

Terkait pentingnya penurunan harga kebutuhan pokok, sebagai pemegang regulator perekonomian negara sudah saatnya pemerintah mengatur hal ini lewat berbagai kebijakan.

Asumsi makro harus dikoreksi, angka pertumbuhan ekonomi harus terukur dan disertai kebijakan strategis yang berpihak pada pertumbuhan sektor UKM sebagai penopang terbesar ekonomi negara.

Angka inflasi harus dikendalikan, naiknya harga harus diatur dalam mekanisme supply and demand yang baik. Jika ini dilakukan, dia yakin pasar akan membaik.

"Bukankah importir dan pedagang ini tunduk pada aturan pemerintah? Kecuali jika kita sudah tidak punya pemerintahan lagi. Ini persolan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek," tandasnya.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pertumbuhan Ekonomi...
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Kuartal I Tahun 2024
Dorong Industri Event...
Dorong Industri Event untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Proyeksi Pertumbuhan...
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kembali Dipangkas
BI Proyeksikan Ekonomi...
BI Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 4,7 Persen hingga 5,5 Persen di 2025
Prospek Bisnis Seiring...
Prospek Bisnis Seiring Pertumbuhan Ekonomi RI
Membaca Ketahanan Ekonomi...
Membaca Ketahanan Ekonomi RI dalam Dinamika Global Kuartal III 2025
Berita Terkini
Soal Hapus Pajak JHT,...
Soal Hapus Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan
10 menit yang lalu
Heboh Pengadaan Kipas...
Heboh Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop Ferry: Saya Tidak Tahu
37 menit yang lalu
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Percepat Pasok BBM ke SPBU, Ajak Masyarakat Awasi Penyalahgunaan Subsidi
1 jam yang lalu
Trump Batal Pungut Biaya...
Trump Batal Pungut Biaya 20% di Selat Hormuz, Negara Teluk Janji Investasi Jumbo ke AS
1 jam yang lalu
Perang dengan AS Kian...
Perang dengan AS Kian Memanas, Iran Ancam Hentikan Semua Ekspor Energi dari Timur Tengah
2 jam yang lalu
Menteri PU Jawab Isu...
Menteri PU Jawab Isu Keponakan Jadi Komisaris: Lu Bisa Buktikan, Gue Kasih Umrah
12 jam yang lalu
Infografis
Bakar Uang Demi Perang:...
Bakar Uang Demi Perang: Jejak Kelam Ekonomi Militer AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved