DPR Pertanyakan Transparansi Impor Minyak dari Sonangol

JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR Kardaya mengaku tidak mengetahui dan mempertanyakan transparansi yang dilakukan pemerintah dan Pertamina terkait impor minyak mentah dari Sonangol.

Pasalnya, impor minyak mentah perdana dari Sonangol EP sudah bisa diterima oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina pada Akhir Januari 2015.

"Pembelian minyak mentah dari Sonangol EP diumumkan Presiden Joko Widodo dengan beberapa keuntungan seperti diskon yang banyak karena pembelian langsung dari pemerintah ke pemerintah. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kelanjutan transparansi impor Sonangol," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Dia mengakui informasi yang didapat tidak jelas, apakah impor minyak mentah dari Sonangol EP atau Sonangol China. Jika impor melalui Sonangol China berarti ada broker lagi.

"Padahal yang kita tahu, setiap ada broker berarti ada biaya tambahan bagi Indonesia. Begitu juga tender crude oil yang dilaksanakan ISC Pertamina," katanya.

Kardaya mengatakan, Menteri ESDM Sudirman Said dan VP ISC Pertamina Daniel Purba harus bisa melakukan transparansi pembelian impor minyak seperti janjinya dalam reformasi migas sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, tender minyak mentah ISC Pertamina periode April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan, sangat tidak terbuka dan terkesan ditutupi. Bahkan belum diumumkan pemenangnya. Diduga masih terjadi tarik menarik antar kepentingan di dalamnya.

"Secara organisasi ISC berada di dalam Pertamina. Artinya, kalau mereka tidak transparan itu bertentangan dengan janji Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bahkan rekomendasi Tim Reformasi Migas yang dipimpin Faisal Basri," pungkas Kardaya.