PMN BUMN Ditolak, Rini Pastikan Program Terganggu

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan pemerintah untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN sekitar Rp74,9 triliun akan mengganggu program yang sudah dicanangkan.

"Ya pasti ada program yang terganggu," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Kendati demikian, Rini masih optimistis bahwa saat ini rencana tersebut masih dalam pembicaraan di parlemen.

"Kan masih jalan sekarang, dalam proses," imbuh dia.

Sementara mengenai suntikan modal yang diberikan kepada perusahaan plat merah terbuka, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rini menegaskan bahwa kendati sudah go public, namun perusahaan tersebut tetap milik negara.

"Mau go public atau tidak go public tapi mereka masih milik pemerintah, jadi sama saja," tegas dia.

Menurutnya, dengan penyuntikan modal tersebut akan membantu kinerja perusahaan karena akan mendapatkan dana tambahan untuk menjalankan aksi korporasi yang sudah direncanakan.

"Apa artinya go public? Berarti kalau perlu ada penambahan modal selain dapat dari pemerintah dapat dari publik juga," tandasnya.