Pembangunan Rumah Sederhana Setiap Tahun Turun
Pembangunan Rumah Sederhana Setiap Tahun Turun
A
A
A
SEMARANG - Pembangunan rumah sederhana melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini disampaikan Ketua Badan Ditlat DPP Real Estate Indonesia (REI) Sudjadi.
Dia mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir pembangunan rumah FLPP atau rumah tapak berkurang. Rata-rata, setiap tahun hanya mampu membangun 400 ribu unit. “Pada 2014 kemarin REI hanya mampu membangun rumah FLPP sebanyak 350 ribu unit," ujarnya di Semarang, Jumat (6/2/2015).
Menurut Sudjadi, ada banyak faktor yang memengaruhi terus menurunnya pembangunan perumahan rakyat tersebut. Antara lain, semakin sempitnya lahan di wilayah perkotaan, serta aturan lahan lestari yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman.
Dia mengatakan, untuk wilayah perkotaan sudah tidak memungkinkan dibangun perumahan FLPP. Selain karena keterbatasan lahan, harga tanah juga menjadi persoalan. "Diperkotaan harga tanah sudah sangat tinggi, sehingga mau tidak mau pembangunan rumah FLPP harus di daerah pinggiran,” imbuhnya.
Meski demikian, lanjut Sudjadi, REI tetap konsisten untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia juga mendorong kepada pemerintahan yang menjanjikan akan membuat program 1 juta rumah tapak bagi warga tidak mampu, sehingga pada tahun ini realisasi pembangunan rumah FLPP bisa melebihi tahun lalu.
Dia menyebutkan, sesuai ketentuan di Jawa Tengah nantinya harga rumah FLPP sebesar Rp110.250 ribu, bebas PPN dan kemudian PPH 1 Persen. Sementara untuk tipe rumahnya sendiri adalah tipe 36 minimal tipe 21.
Pegawa Negeri Sipil (PNS) dimungkinkan bisa mendapatkan rumah sederhana tanpa uang muka. Hal ini menyusul, dinaikannya subsidi untuk rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi PNS dari Rp15 Juta menjadi Rp20 juta. Aturan tersebut menurut rencana akan mulai berlaku pada Januari 2015.
Adanya aturan tersebut, menjadi momentum bagi para developer pengembang perumahan bersubsidi untuk meningkatkan capaian pembangunan rumah FLPP. Ini menjadi kesempatan bagi PNS untuk mendapatkan rumah dengan mudah.
Ketua DPD REI Jateng MR Priyanto mengakui, keterbatasan lahan dan harga tanah menjadi kendala utama dalam pembangunan perumahan FLPP. “Misalnya di Kota Semarang ini, kita sudah tidak mungkin lagi membangun perumahan FLPP, karena memang harga tanahnya sudah sangat tinggi,” ujarnya.
Meski demikian REI Jateng tetap komitmen untuk terus mendorong pertumbuhan perumahan untuk MBR. “Tahun ini kita target pembangun 8.200 rumah untuk perumahan FLPP,” katanya.
Agar jumlah yang diusulkan dapat terpenuhi, DPD REI mengharapkan adanya kemudahan terutama dalam hal perizinan. Selain itu, ada beberapa program yang tengah dicanangkan oleh REI, di antaranya menggandeng pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pihaknya mengandeng pemerintah karena kebutuhan rumah bagi PNS juga masih cukup tinggi karena 80% PNS adalah MBR. Sehingga perlu digalakan rumah bagi PNS.
Dia mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir pembangunan rumah FLPP atau rumah tapak berkurang. Rata-rata, setiap tahun hanya mampu membangun 400 ribu unit. “Pada 2014 kemarin REI hanya mampu membangun rumah FLPP sebanyak 350 ribu unit," ujarnya di Semarang, Jumat (6/2/2015).
Menurut Sudjadi, ada banyak faktor yang memengaruhi terus menurunnya pembangunan perumahan rakyat tersebut. Antara lain, semakin sempitnya lahan di wilayah perkotaan, serta aturan lahan lestari yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman.
Dia mengatakan, untuk wilayah perkotaan sudah tidak memungkinkan dibangun perumahan FLPP. Selain karena keterbatasan lahan, harga tanah juga menjadi persoalan. "Diperkotaan harga tanah sudah sangat tinggi, sehingga mau tidak mau pembangunan rumah FLPP harus di daerah pinggiran,” imbuhnya.
Meski demikian, lanjut Sudjadi, REI tetap konsisten untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia juga mendorong kepada pemerintahan yang menjanjikan akan membuat program 1 juta rumah tapak bagi warga tidak mampu, sehingga pada tahun ini realisasi pembangunan rumah FLPP bisa melebihi tahun lalu.
Dia menyebutkan, sesuai ketentuan di Jawa Tengah nantinya harga rumah FLPP sebesar Rp110.250 ribu, bebas PPN dan kemudian PPH 1 Persen. Sementara untuk tipe rumahnya sendiri adalah tipe 36 minimal tipe 21.
Pegawa Negeri Sipil (PNS) dimungkinkan bisa mendapatkan rumah sederhana tanpa uang muka. Hal ini menyusul, dinaikannya subsidi untuk rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi PNS dari Rp15 Juta menjadi Rp20 juta. Aturan tersebut menurut rencana akan mulai berlaku pada Januari 2015.
Adanya aturan tersebut, menjadi momentum bagi para developer pengembang perumahan bersubsidi untuk meningkatkan capaian pembangunan rumah FLPP. Ini menjadi kesempatan bagi PNS untuk mendapatkan rumah dengan mudah.
Ketua DPD REI Jateng MR Priyanto mengakui, keterbatasan lahan dan harga tanah menjadi kendala utama dalam pembangunan perumahan FLPP. “Misalnya di Kota Semarang ini, kita sudah tidak mungkin lagi membangun perumahan FLPP, karena memang harga tanahnya sudah sangat tinggi,” ujarnya.
Meski demikian REI Jateng tetap komitmen untuk terus mendorong pertumbuhan perumahan untuk MBR. “Tahun ini kita target pembangun 8.200 rumah untuk perumahan FLPP,” katanya.
Agar jumlah yang diusulkan dapat terpenuhi, DPD REI mengharapkan adanya kemudahan terutama dalam hal perizinan. Selain itu, ada beberapa program yang tengah dicanangkan oleh REI, di antaranya menggandeng pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pihaknya mengandeng pemerintah karena kebutuhan rumah bagi PNS juga masih cukup tinggi karena 80% PNS adalah MBR. Sehingga perlu digalakan rumah bagi PNS.
(dmd)
Explore More