Pemerintah Targetkan Kurangi Biaya Logistik Terhadap GDP

JAKARTA - Pemerintah menargetkan untuk mengurangi beban biaya logistik terhadap growth domestic product (GDP) menjadi 19%. Saat ini biaya logistik masih 24% dari GDP.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, penurunan beban biaya logistik terhadap GDP tersebut akan menghemat ongkos produksi bagi industri hingga triliunan rupiah. Maka, sumbangsih industri terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih besar.

"Kalau kita kurangi biaya logistik dari 24% menjadi 19% itu terjadi penghematan sekian ratus triliun bagi industri, mereka bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," terangnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Menurutnya, efisiensi dalam proses keluar masuknya barang di pelabuhan memang menjadi hal mutlak yang harus dilakukan saat ini. Dalam menciptakan efisiensi tersebut, pemerintah akan memberlakukan cara dan ketegasan yang sama seperti saat menciptakan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

"Pak Presiden mengatakan, kita lakukan seperti pola PTSP. PTSP kan selama ini sudah sekian lama mau bikin, pelayanan satu pintu tapi tidak berhasil. Tapi dengan tegasnya Presiden, sekarang PTSP sudah bisa jalan," jelas dia.

Pemerintah, lanjut Sofyan, juga perlu memperbaiki infrastruktur yang ada di pelabuhan agar efisiensi yang diharapkan tercapai. Contohnya Pelabuhan Tanjung Priok, yang tidak membuat pelabuhan baru. Sejak 2009 sampai sekarang kapasitanya meningkat dua kali lipat, hanya dengan memperbaiki soft infrastructure.

"Walaupun soft infrastructure masih banyak, misalnya masalah Inaport, tapi setidaknya kontainer tidak perlu mondar mandir dengan kontainer kosong. Ini perlu diperbaiki segera," pungkasnya.