OJK Pilih Konsolidasi Strategis Bank BUMN Dibanding Merger

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta wacana merger dua bank BUMN, yakni PT Mandiri Tbk (BMRI) dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dikaji ulang. OJK lebih memilih konsolidasi strategis untuk kedua bank tersebut.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III OJK, Irwan Lubis mengatakan, harus ada kajian sebelum melontarkan rencana merger dua bank BUMN tersebut. Sebaiknya saat ini lebih dahulu fokus terhadap konsolidasi strategis.

“Tidak harus merger dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Lebih bagus fokus dulu konsolidasi strategis dan melihat kemungkinan efisiensi,” ujar Irwan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Dia mengatakan konsolidasi strategis tersebut untuk meningkatkan daya saing masing-masing perbankan melalui berbagai efisiensi. Antar bank BUMN bisa bekerjasama dalam pengembangan Teknologi Informasi (TI), infrastruktur, SDM, penyediaan mesin EDC, ATM, sampai mengintegrasikan pusat-pusat pelatihan sehingga standar perbankan dalam negeri sama di MEA. "Dipetakan dulu saja. Untuk MEA nanti bagaimana mereka meningkatkan daya saing melalui efisiensi,” terangnya.

Irwan menilai, konsolidasi strategis ini justru akan menguntungkan pada masing-masing perbankan. Misalnya, bagaimana bank BUMN menciptakan efisiensi, seperti di e-banking, bagaimana EDC dan ATM digunakan secara bersama, mungkin juga support likuiditas dan masuk kredit sindikasi, dan strategi SDM.

Dalam penyederhanaan bank nasional, Irwan menyebutkan pihaknya punya rencana tersendiri. Bank-bank yang tidak terlalu baik ada peluang digabungkan dalam rangka memperbaiki struktur perbankan dalam negeri.

"Paling penting bagaimana bank-bank kita itu harus lebih siap terutama dari aspek persaingan usaha. Efisiensi diperbaiki dan modal diperkuat," katanya.

Irwan menambahkan, sejauh ini bank-bank dalam negeri tetap bisa bersaing dengan bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran soal serbuan keuangan asing di MEA 2020 mendatang."Mereka sudah lama di sini, buktinya bank lokal baik-baik saja," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Pekerja (SP) Bank Negara Indonesia (BNI), Agus Setia Permana. Dia mengatakan wacana merger antar Bank BUMN harus melalui kajian yang mendalam dari seluruh stakeholder, termasuk melibatkan Serikat Pekerja. Hal ini tidak terlepas dari biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya pesangon, biaya perizinan dan biaya-biaya overhead lainnya.

"Merger tidak selalu menciptakan efisiensi walaupun terjadi peningkatan nilai aset setelah merger. Namun pangsa pasar bank hasil merger dapat dimungkinkan menyusut mengingat akan terjadinya penyesuaian pada jaringan bisnis bank yang membutuhkan waktu, tenaga dan perijinan," ujar Agus, beberapa waktu lalu.

Ditambah lagi proses merger memakan waktu yang cukup lama karena masing-masing pihak perlu melakukan konsolidasi, negosiasi baik terkait aspek permodalan, human resources, asset management maupun aspek legal lainnya. "Tanpa mengecilkan arti pentingnya merger antara Bank-bank BUMN, namun keberadaan BNI tetap dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu aset anak negeri yang orisinil, historis dan tangguh," tandasnya.