Tunggakan PBB di Kota Yogyakarta Tembus Rp47 M

JAKARTA - Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta hingga kini mencapai Rp47 miliar. Angka itu merupakan akumulasi tunggakan PBB sejak masih dikelola KPP Pratama periode 1994-2011 dan PBB yang sudah dikelola Pemerintah Kota Yogyakarrta periode 2012-2014.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengungkapkan, tunggakan PBB dari pengalihan KPP Pratama 1994-2011 mencapai Rp32 miliar, sedangkan tunggakan periode 2012-2014 setelah dikelola Pemkot mencapai Rp15 miliar.

"Mulai sekarang kita kirim surat via pos ke seluruh wajib pajak tapi masih memprioritaskan 2014. Pada akhirnya nanti semuanya akan ditagih, ditanyakan oleh auditor untuk menagih pajak yang tertungga," katanya usai penyerahan SPPT PBB 2015 di Kompleks Balai Kota, Kamis (26/2/2015).

Menurutnya, tunggakan PBB terjadi karena banyak faktor. Salah satunya sengketa keluarga yang membuat tidak ada yang bertanggung jawab untuk membayar PBB. Untuk setiap tunggakan akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan selama dua tahun.

Setelah itu, jika masih juga menunggak maka besaran denda akan naik menjadi 48% perbulan. "Ke depan untuk menekan besarnya tunggakan kita akan mengoptimalkan petugas yang ada di kecamatan dan kelurahan untuk menagih pembayaran PBB," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menggelar sosialisasi pada April atau Mei yang dikemas dalam pekan PBB. Kemudian mendekati jatuh tempo, pihaknya akan mengirim petugas untuk berkeliling ke setiap kecamatan dan membuka loket pembayaran di kecamatan yang disinggahi.

Disinggung soal Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2015, Kadri mengaku menyerahkan 92.051 SPPT PBB dengan nilai ketetapan sebesar Rp57,1 miliar. Besaran ketetapan ini naik dari 2014 sebesar Rp52 miliar dengan jumlah SPPT yang hampir sama.

"SPPT PBB diserahkan ke camat dan lurah atau wilayah. Kalau target pendapatan dari PBB tahun ini sebesar Rp48 miliar. SPPT tertinggi tahun ini mencapai Rp1,3 miliar tapi tidak bisa kami sebutkan siapa dan di mananya," terang Kadri.

Dia menambahkan, untuk pembayaran PBB jauh lebih mudah. Apalagi pembayaran secara online melalui kantor POS juga sudah terealisasi sejak September 2014. "Tapi kita belum melakukan pendataan ulang lagi karena masih menunggu. Itu kan harus lelang. Dari Presiden sih pendataan ulang harus selesai Maret," tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta RR Titik Sulasti mengaku cukup yakin target pendapatan dari sektor PBB tahun ini akan tercapai. "Harapannya target justru bisa terlampaui. Saya yakin bisa," tandasnya.