Pemerintah Harus Manfaatkan Utang Luar Negeri

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, hasil rapat soal pinjaman luar negeri hari ini bersama Menko Perekonomian Sofyan Djalil belum final. Namun, pemerintah Indonesia harus memanfaatkan utang luar negeri (ULN) yang saat ini sedang murah.

Pasalnya, Indonesia akan masuk ke negara middle income yang tidak akan memiliki fasilitas utang luar negeri dengan bunga murah.

"Ini belum final (pembahasannya) dan kita harus memanfaatkan utang luar negeri yang murah, karena kita akan masuk ke negara middle income. Kalau sudah masuk ke negara middle income, kita enggak akan punya fasilitas (bunga murah) itu lagi. Itu tadi arahan Pak Menko (Sofyan Djalil)," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Basuki menjelaskan, ada beberapa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU-Pera tahun ini hingga 2019 yang mencapai Rp650 triliun.

"RPJMN kita lima tahun ke depan sebesar Rp650 triliun antara 2015-2019. Tahu ini, PU sebesar Rp118 triliun. Itu agar aman saja, kita belum tahu kan rupiah lima tahun ke depan berapa," ungkap dia.

Dana yang diusulkan Kemen PU-Pera akan dialokasikan untuk air minum dan sanitasi sebesar USD5 miliar, jalan tol USD3 miliar, konektivitas jembatan dan jalan USD2 miliar, waduk-waduk di 49 titik yang besar dimasukkan ke ULN pinjaman sebesar USD1,5 miliar.

"Kemudian untuk penanggulangan banjir sekitar USD1,6 miliar, irigasi kita akan merehab 3 juta ha itu membutuhkan USD1,6 miliar dan untuk perumahan USD1 miliar," pungkasnya.