KPPU Tunggu Mendag Serahkan Data Dugaan Kartel Beras
Minggu, 01 Maret 2015 - 01:38 WIB
KPPU Tunggu Mendag Serahkan Data Dugaan Kartel Beras
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan, pihaknya akan melihat lebih lanjut terkait dugaan kartel beras yang sempat dilontarkan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel. Sebab, hingga saat ini Mendag belum menyerahkan data dugaan kartel beras tersebut.
"Hingga saat ini kita belum menerima data-data terkait dugaan kartel beras dari Kementerian Perdagangan. Kalau memang Mendag sudah memiliki data, maka bisa langsung diserahkan ke KPPU," jelasnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Waroeng Daun, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Syarkawi menerangkan, hingga saat ini KPPU sendiri belum menemukan dugaan mafia atau kartel beras. Kenaikan beras yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia karena kelemahan pemerintah dalam memberikan sinyal terkait cadangan beras pemerintah.
"Setiap tahun kita monitor dari 2007-2014 belum ada indikasi persekongkolan. Ini hanya kelemahan pemerintah dalam memberikan sinyal ke masyarakat. Misal, data konsumsi beras yang tumpang tindih. Ini mengakibatkan orang melihat pemerinyah tidak punya data yang akurat. Ini yang terjadi sekarang," imbuhnya.
Menurut Syarkawi, lonjakan harga beras yang terjadi bukan karena fenomena kartel, namun lantaran kelemahan pemerintah dalam mengelola beras, sehingga menyebabkan banyak pihak berspekulasi.
"Sama dengan daging, pemerintah pengennya swasembada, namun data di Kementan dan BPS saja berbeda. Sama seperti konsumsi beras, BPS bilang 144 kg per kapita, namun Mentan 125 kg," tandasnya.
(Baca: Pengamat Menilai Kebijakan Pemerintah Penyebab Krisis Beras)
"Hingga saat ini kita belum menerima data-data terkait dugaan kartel beras dari Kementerian Perdagangan. Kalau memang Mendag sudah memiliki data, maka bisa langsung diserahkan ke KPPU," jelasnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Waroeng Daun, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Syarkawi menerangkan, hingga saat ini KPPU sendiri belum menemukan dugaan mafia atau kartel beras. Kenaikan beras yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia karena kelemahan pemerintah dalam memberikan sinyal terkait cadangan beras pemerintah.
"Setiap tahun kita monitor dari 2007-2014 belum ada indikasi persekongkolan. Ini hanya kelemahan pemerintah dalam memberikan sinyal ke masyarakat. Misal, data konsumsi beras yang tumpang tindih. Ini mengakibatkan orang melihat pemerinyah tidak punya data yang akurat. Ini yang terjadi sekarang," imbuhnya.
Menurut Syarkawi, lonjakan harga beras yang terjadi bukan karena fenomena kartel, namun lantaran kelemahan pemerintah dalam mengelola beras, sehingga menyebabkan banyak pihak berspekulasi.
"Sama dengan daging, pemerintah pengennya swasembada, namun data di Kementan dan BPS saja berbeda. Sama seperti konsumsi beras, BPS bilang 144 kg per kapita, namun Mentan 125 kg," tandasnya.
(Baca: Pengamat Menilai Kebijakan Pemerintah Penyebab Krisis Beras)
(dmd)
