Menteri Rini Belum Tahu Rencana SKK Migas Jadi BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno enggan berkomentar terkait rencana mengenai perubahan status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi BUMN khusus.

Pasalnya, dia belum mendapatkan info mengenai rencana tersebut. Seperti diketahui, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) merekomendasikan perubahan status SKK Migas dari sebelumnya berbentuk lembaga sendiri menjadi BUMN khusus.

Rekomendasi ini diajukan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Migas Nomor 22 tahun 2011.

‪"Saya sendiri belum betul-betul tahu mengenai usulan itu. Jadi, saya belum bisa komentar mengenai itu," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengisyaratkan persetujuan bagi SKK Migas dari sebelumnya instansi independen menjadi BUMN.

Dia mengatakan, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan perubahan wajah dari SKK Migas tersebut. Dipastikan, keputusan mengenai perubahan wajah tersebut akan selesai bulan ini.

"Kemana arahnya sedang kita kaji (SKK Migas). Mungkin dalam bulan Maret ini akan final," ucapnya.

Sudirman mengemukakan, rencana perubahan wajah SKK Migas menjadi perusahaan plat merah masuk akal. Menurutnya, lembaga independen tersebut sebaiknya memang dikelola oleh badan usaha.

"Itu kan memang dealing dengan komunitas bisnis. Jadi, sebaiknya yang mengelola memang badan usaha. Jadi secara konsep sudah selaras dengan apa yang kita pikirkan," imbuhnya.

Dia menambahkan, pihaknya saat ini juga sedang mempertimbangkan pandangan untuk melebur SKK Migas ke PT Pertamina (Persero).

"Kita lagi timbang (SKK Migas dilebur ke Pertamina), dan sebaiknya memang badan usaha khusus itu sesuatu yang layak kita dalami," pungkas Sudirman.