Tim Ekonomi Pemerintah Dinilai Lalai Antisipasi Kenaikan Harga

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha menilai, tim ekonomi pemerintah lalai mengantisipasi kenaikan barang saat ini. Tidak ada strategi yang bersifat langsung dan dengan cepat membantu mendorong daya beli masyarakat miskin.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki data masyarakat miskin dan sangat miskin yang membutuhkan bantuan langsung. Sementara, program kartu dari pemerintah hanya meringankan. Sedangkan daya beli masyarakat semakin tergerus inflasi.

"Kebijakan kartu memang meringankan. Tapi bantuan langsung yang jangka pendek sangat penting saat ini. Juga operasi pasar untuk kontrol harga," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Hal ini disebutnya sebagai bukti anggaran penghematan BBM tidak digunakan untuk bantuan jangka pendek dan hanya fokus pada rencana jangka panjang. Ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang menyalurkan total penyertaan modal (PMN) kepada BUMN pada APBN-P 2015 sebesar Rp43,2 triliun untuk 30 BUMN.

Dia mendorong pemerintah untuk menjaga kepastian suplai barang komoditas agar tetap terjaga untuk mengendalikan harga. Salah satunya dengan operasi di pasar untuk menjaga pasokan barang. Ini khususnya untuk komoditas seperti beras, gula, jagung, air, atau yang diatur pemerintah.

"Kalau tidak mampu menolong daya beli, sebaiknya dijaga betul harga komoditas yang diatur pemerintah," kata Satya.

Pihaknya menyayangkan pemerintah tidak dapat memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh elpiji 3 kg. Menjaga distribusi ini penting sebagai upaya untuk mengendalikan harga.

"Dengan data masyarakat miskin seharusnya bisa menjadi prioritas siapa saja yang dapat membeli elpiji 3 kg. Tapi elpiji sendiri masih sulit menjaga distribusi," jelasnya.

Dia juga menilai tim ekonomi pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau kelonggaran lainnya sehingga defisit fiskal dapat berkurang. Pemberian insentif pajak berupa tax holiday (pembebasan) disebut dapat menarik investor. Karena banyak investor yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan insentif pajak.

Hal itu menyebabkan, beberapa proyek terhenti dikarenakan sulitnya birokrasi di Indonesia. Investor sering frustasi mendapatkan perizinan dan juga insentif pajak tersebut.

Atas dasar itu, Satya mengapresiasi pemerintah yang mulai menyadari untuk memberikan insentif pajak baru guna menarik investor ke Indonesia. Insentif tersebut berupa revisi tax holiday, revisi tax allowance (keringanan pajak) dan pemberian insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).