Bank Mandiri Ambisi Kuasai Pasar ASEAN

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berambisi menguasai pasar ASEAN dengan tetap menggunakan strategi bisnis yang targetnya fokus di dalam negeri.

“Sebanyak 50% lebih GDP (PDB) dan populasi penduduk ASEAN itu adalah Indonesia. Jadi untuk jadi yang terbaik, ya harus kuasai pasar Indonesia,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin seusai rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) di Jakarta kemarin.

Dia memaparkan, pada 2020 akan terbuka persaingan dengan perbankan asing di wilayah ASEAN, pihaknya ingin menjadi yang terbaik terutama dari sisi kapitalisasi pasar. “Jadi jangan sampai kita salah strategi. Hebat di ASEAN bukan berarti harus hebat di semua negara ASEAN, tapi harus hebat di Indonesia,” ungkapnya.

RUPST kemarin disetujui pembayaran dividen sebesar 25% dari laba bersih 2014 atau sebesar Rp4,96 triliun. “Langkah ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk memberikan total return yang baik kepada pemegang saham dan Bank Mandiri dapat terus tumbuh dengan baik masa mendatang sesuai dengan rencana bisnis yang sudah ditetapkan,” tambah Direktur Bank Mandiri Pahala N Mansury.

Dia menyebutkan, pembagian dividen akan dilakukan pada 17 April 2015. Agenda RUPST juga menyetujui perombakan komisaris dan direksi. Darmin Nasution sebagai komisaris utama menggantikan Mahmuddin Yasin yang telah mengajukan pengunduran diri serta mengangkat Imam Apriyanto Putro sebagai wakil komisaris utama, Suwhono dan Askolani sebagai komisaris, serta Aviliani, Goei Siauw Hong, Abdul Aziz, Bangun Sarwito Kusmuljono, dan Cahaya Dwi Rembulan Sinaga sebagai komisaris independen.

Selain itu, pemegang saham juga mengesahkan jajaran direksi sebagai berikut Budi Gunadi Sadikin sebagai direktur utama dan Sulaiman Arif Arianto sebagai wakil direktur utama. Sementara itu, Sentot A Sentausa, Ogi Prastomiyono, Pahala Nugraha Mansury, Royke Tumilaar, Hery Gunardi, Tardi, Ahmad Siddik Badruddin, Kartini Sally, dan Kartiko Wirjoatmodjo sebagai direktur.

Bank Mandiri, lanjut Pahala, juga telah memiliki sistem pengelolaan organisasi yang baik sehingga pergantian pengurus perseroan tidak akan memengaruhi kinerja dan dapat terus melanjutkan transformasi. “Selain itu, melalui kepengurusan baru, Bank Mandiri juga siap untuk terus memberikan nilai yang terbaik kepada seluruh stakeholders serta lebih siap lagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur The Finance Eko B Supriyanto berpendapat sudah saatnya tarik ulur dalam penempatan komisaris dan direksi Bank BUMN harus dihindari. “Jangan sampai bank-bank BUMN menjadi tempat titipan para politisi,” ungkapnya saat dihubungi kemarin. Dia mencontohkan, ketika Kementerian BUMN hendak merombak susunan direksi dan komisaris Bank Mandiri.

Nama Cahaya DR Sinaga dan Goe Siauw Hong, pengamat pasar modal yang sudah tak terdengar namanya sejak 10 tahun terakhir ini, ramai dipergunjingkan di kalangan perbankan. Keduanya merupakan anggota tim sukses Jokowi. Untuk itu, ungkap Eko, untuk jajaran direksi dan komisaris BUMN yang akan RUPS dalam pekan ini harus dihindarkan dari politisasi dan harus diisi oleh bankir yang profesional.

Para bankir BUMN dari dalam dinilai dapat mempertahankan kinerja perbankan. “Kuncinya, bank-bank BUMN dijauhkan dari kepentingan tertentu, bisnis bank itu beda dengan bisnis furnitur atau batu bara. Bisnis bank itu syarat aturan dan modal dengan sumber daya manusia yang menjadi peran strategis,” paparnya.

Eko meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan seleksi yang ketat pada calon komisaris independen bank BUMN. Posisi komisaris dan direksi perbankan merupakan posisi yang memerlukan kualifikasi yang baik dalam bidang perbankan. “Kalaupun pilihan politis, namun harus tetap kompeten dan profesional. Ini bukan posisi sembarangan,” ungkapnya. Dia berharap OJK dapat melakukan fungsinya dengan baik dalam fit and proper test pimpinan bank, khususnya bank BUMN.

Bukan rahasia umum bahwa bank-bank BUMN menjadi lahan kepentingan politisi. Pengamat badan usaha milik negara (BUMN) dari BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen, mengatakan posisi komisaris seharusnya bertindak sebagai fungsi pengawasan. Dalam perusahaan perbankan, yang diawasi sesuai sektor ekonomi dan perbankan. “Tapi, banyak posisi komisaris diisi dari titipan partai politik karena pejabat komisaris adalah jabatan kehormatan,” katanya kemarin.

Menurut dia, penunjukan posisi komisaris maupun komisaris utama diusulkan oleh Kementerian BUMN melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan ditunjuknya posisi komisaris dari partai politik atau tim sukses Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan tidak berjalannya fungsi pengawasan oleh pemerintah.

“Ini memang tidak melanggar undang-undang, tapi jika perusahaan BUMN posisi komisarisnya diisi dari titipan sejumlah pihak, fungsi pengawasan Ke-menterian BUMN tidak efektif,” tuturnya.

Kunthi fahmar sandy/ hafid fuad/ heru febrianto