ESDM Didesak Beri Keputusan Tertulis Soal Blok Mahakam
Sabtu, 21 Maret 2015 - 10:29 WIB
ESDM Didesak Beri Keputusan Tertulis Soal Blok Mahakam
A
A
A
SAMARINDA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didesak untuk segera mengeluarkan keputusan yang jelas soal kelanjutan Blok Mahakam. Penunjukan Pertamina sebagai pengganti Total E&P Indonesie harus segera tertuang dalam keputusan tertulis.
Hal ini ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI asal Dapil Kaltim-Kaltara Hadi Mulyadi. Dia juga mendesak pemerintah pusat segera memberi kepastian kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar soal komitmen memberikan hak partisipasi dalam pengelolaan Blok Mahakam.
"Perlu kita camkan bersama, Blok Mahakam itu sudah 48 tahun dikuasai asing, saatnya kembali ke pangkuan negara ini. Untuk itu, pemerintah harus segera beri keputusan tertulis kepada Pertamina, sehingga BUMN Migas ini juga mempunyai kepastian dalam pengelolaan Blok Mahakam, jangan sekadar muncul dalam pemberitaan media," katanya kepada wartawan di Samarinda, Jumat (20/3/2015).
Politisi PKS tersebut meminta pemerintah mempercayai sepenuhnya Pertamina untuk mengambil langkah yang diperlukan terkait soal Blok Mahakam.
"Percayakan Pertamina dalam business to business (B to B), dalam pengelolaan Blok Mahakam. Termasuk apakah Pertamina tetap menggandeng Total sebagai operator," tegas dia.
Menurut Hadi, soal dengan siapa Pertamina menjalin kerja sama, pemerintah cukup memberi arahan saja. Soal pembagian hak partisipasi untuk Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara, menurut Hadi, sebaiknya disepakati bersama mengenai pembagiannya.
Kedua, institusi pemerintah daerah ini memang masih berdebat, siapa yang mendapat porsi lebih banyak. "Soal teknis disepakati saja. Penting hak partisipasi 10% itu dapat direbut Kaltim, sehingga memberi nilai tambah bagi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat," tandasnya.
Hal ini ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI asal Dapil Kaltim-Kaltara Hadi Mulyadi. Dia juga mendesak pemerintah pusat segera memberi kepastian kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar soal komitmen memberikan hak partisipasi dalam pengelolaan Blok Mahakam.
"Perlu kita camkan bersama, Blok Mahakam itu sudah 48 tahun dikuasai asing, saatnya kembali ke pangkuan negara ini. Untuk itu, pemerintah harus segera beri keputusan tertulis kepada Pertamina, sehingga BUMN Migas ini juga mempunyai kepastian dalam pengelolaan Blok Mahakam, jangan sekadar muncul dalam pemberitaan media," katanya kepada wartawan di Samarinda, Jumat (20/3/2015).
Politisi PKS tersebut meminta pemerintah mempercayai sepenuhnya Pertamina untuk mengambil langkah yang diperlukan terkait soal Blok Mahakam.
"Percayakan Pertamina dalam business to business (B to B), dalam pengelolaan Blok Mahakam. Termasuk apakah Pertamina tetap menggandeng Total sebagai operator," tegas dia.
Menurut Hadi, soal dengan siapa Pertamina menjalin kerja sama, pemerintah cukup memberi arahan saja. Soal pembagian hak partisipasi untuk Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara, menurut Hadi, sebaiknya disepakati bersama mengenai pembagiannya.
Kedua, institusi pemerintah daerah ini memang masih berdebat, siapa yang mendapat porsi lebih banyak. "Soal teknis disepakati saja. Penting hak partisipasi 10% itu dapat direbut Kaltim, sehingga memberi nilai tambah bagi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat," tandasnya.
(izz)
