Perumnas Gunakan Capex Bangun 3.245 Unit Hunian
Selasa, 24 Maret 2015 - 05:06 WIB
Perumnas Gunakan Capex Bangun 3.245 Unit Hunian
A
A
A
MAKASSAR - Perum Perumahan Nasional (Perumnas) Regional VII memperoleh capex atau belanja modal sebesar Rp359 miliar pada 2015, dari total alokasi belanja yang diberikan secara nasional Rp1 triliun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun sebanyak 3.245 unit hunian baru mulai dari rumah subsidi, non subsidi hingga rusunami.
Pembangunan tersebut tersebar di region VII, meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua, dengan sebaran pembangunan wilayah, seperti Sulsel I terdiri dari kabupaten Takalar, Makassar dan Maros, Sulsel II yakni Parepare, Pinrang, Wajo, Palopo, Bone, Soppeng, Sinjai, Kendari Sultra, Sulteng, Palu Sulut, Gorontalo, Maluku, Papua dan Ternate.
Manager Pemasaran Perum Perumnas Region VII, Hanny A Joardin mengatakan, proses pembangunan sudah dimulai di awal Januari dengan membangun sebanyak 535 unit di BTP, dan sisanya menyebar di area lain.
Rincian, Sulsel I sebanyak 1.094 unit dan di dalamnya ada dua program rusunami sebanyak 600 unit, Sulsel 2 sebanyak 497 unit, Sultra sebanyak 105 unit, Sulteng 213 unit, Gorontalo 152 unit, Sulut 829 unit dan Pulau Buru sebanyak 166 unit.
“Luas lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan seluas 167 hektare (ha), dengan komposisi pembangunan rumah sekitar 80% rumah subsidi dan 20% non subsidi. Sementara, tipe unitnya dimulai dari tipe 36, tipe 45, tipe 54 dan ruko,” ujarnya, Selasa (23/3/2015).
Hanny memaparkan, tahun lalu pendapatan perseroran mencapai Rp39 miliar dari penjualan rumah, atau ada surplus sekitar Rp6 miliar dari total target awal. Tahun ini, pihaknya optimistis pendapatan meningkat hingga tujuh kali lipat didukung proyek pembangunan rumah yang sudah mulai jalan.
“Harga rumah akan dikoreksi mengikuti kenaikan bahan baku, apalagi harga yang ditetapkan saat ini terbilang murah untuk tipe 36 sebesar Rp241 juta,” tuturnya.
Hanny memaparkan, saat ini pula tengah dijajaki kerja sama dengan Pemda Papau Barat untuk membebaskan lahan seluas 10 hektare sampai 20 hektare. Hal itu dilakukan demi memperluas ekspansi di wilayah tersebut.
Humas Perumnas Regional VII, Rita Tampi mengungkapkan, alokasi dana tahun ini dihabiskan untuk biaya produksi 20% yang diperoleh dari keuntungan dan pembebasan lahan.
Pembangunan tersebut tersebar di region VII, meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua, dengan sebaran pembangunan wilayah, seperti Sulsel I terdiri dari kabupaten Takalar, Makassar dan Maros, Sulsel II yakni Parepare, Pinrang, Wajo, Palopo, Bone, Soppeng, Sinjai, Kendari Sultra, Sulteng, Palu Sulut, Gorontalo, Maluku, Papua dan Ternate.
Manager Pemasaran Perum Perumnas Region VII, Hanny A Joardin mengatakan, proses pembangunan sudah dimulai di awal Januari dengan membangun sebanyak 535 unit di BTP, dan sisanya menyebar di area lain.
Rincian, Sulsel I sebanyak 1.094 unit dan di dalamnya ada dua program rusunami sebanyak 600 unit, Sulsel 2 sebanyak 497 unit, Sultra sebanyak 105 unit, Sulteng 213 unit, Gorontalo 152 unit, Sulut 829 unit dan Pulau Buru sebanyak 166 unit.
“Luas lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan seluas 167 hektare (ha), dengan komposisi pembangunan rumah sekitar 80% rumah subsidi dan 20% non subsidi. Sementara, tipe unitnya dimulai dari tipe 36, tipe 45, tipe 54 dan ruko,” ujarnya, Selasa (23/3/2015).
Hanny memaparkan, tahun lalu pendapatan perseroran mencapai Rp39 miliar dari penjualan rumah, atau ada surplus sekitar Rp6 miliar dari total target awal. Tahun ini, pihaknya optimistis pendapatan meningkat hingga tujuh kali lipat didukung proyek pembangunan rumah yang sudah mulai jalan.
“Harga rumah akan dikoreksi mengikuti kenaikan bahan baku, apalagi harga yang ditetapkan saat ini terbilang murah untuk tipe 36 sebesar Rp241 juta,” tuturnya.
Hanny memaparkan, saat ini pula tengah dijajaki kerja sama dengan Pemda Papau Barat untuk membebaskan lahan seluas 10 hektare sampai 20 hektare. Hal itu dilakukan demi memperluas ekspansi di wilayah tersebut.
Humas Perumnas Regional VII, Rita Tampi mengungkapkan, alokasi dana tahun ini dihabiskan untuk biaya produksi 20% yang diperoleh dari keuntungan dan pembebasan lahan.
(dmd)
Lihat Juga :
