Penutupan Akses Kargo, Menhub Harap AP I-TNI AL Damai
Rabu, 25 Maret 2015 - 14:16 WIB
Penutupan Akses Kargo, Menhub Harap AP I-TNI AL Damai
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan berharap PT Angkasa Pura (AP) I dan TNI Angkatan Laut (AL) yang berselisih paham terkait penggunaan tanah di Bandara Internasional Juanda Surabaya segera berdamai, dan menyelesaikan kesepakatan di antara keduanya untuk mengembangkan bandara tersebut.
Seperti diketahui, terjadi perbedaan penafsiran terkait pemanfaatan tanah dan fasilitas TNI AL untuk Bandara Internasional Juanda Surabaya. Hal ini ditengarai menjadi penyebab penutupan akses kargo antara Terminal 1 dan Terminal 2 di bandara tersebut.
"Kan tadi sudah sepakat selesai, mereka harus menyelesaikan kesepakatan (pengembangan) dulu. Kesepakatan itu saling menyelesaikan apa yang sudah diperjanjikan. Itu aja dikerjakan dulu," tuturnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menuturkan, sedianya tanah yang ada di Bandara Djuanda tersebut merupakan milik negara. Hanya saja status penguasaannya ada di TNI AL dan AP I.
"Dengan rapat ini kita selesaikan, itu kan milik negara. Sudah sama saja, hanya status penguasaannya ada di Angkatan Laut sama BUMN, nanti kita rapatkan lagi," pungkas dia.
Seperti diketahui, terjadi perbedaan penafsiran terkait pemanfaatan tanah dan fasilitas TNI AL untuk Bandara Internasional Juanda Surabaya. Hal ini ditengarai menjadi penyebab penutupan akses kargo antara Terminal 1 dan Terminal 2 di bandara tersebut.
"Kan tadi sudah sepakat selesai, mereka harus menyelesaikan kesepakatan (pengembangan) dulu. Kesepakatan itu saling menyelesaikan apa yang sudah diperjanjikan. Itu aja dikerjakan dulu," tuturnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menuturkan, sedianya tanah yang ada di Bandara Djuanda tersebut merupakan milik negara. Hanya saja status penguasaannya ada di TNI AL dan AP I.
"Dengan rapat ini kita selesaikan, itu kan milik negara. Sudah sama saja, hanya status penguasaannya ada di Angkatan Laut sama BUMN, nanti kita rapatkan lagi," pungkas dia.
(rna)
Lihat Juga :
