Penangkapan Kapal Kontainer Nasional Preseden Buruk
Kamis, 26 Maret 2015 - 23:37 WIB
Penangkapan Kapal Kontainer Nasional Preseden Buruk
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Angkutan Kontainer DPP Asosiasi Pelayaran Nasional atau Indonesia National Shipowners Association (INSA), Budi Hartono mengatakan, penangkapan kapal kontainer nasional PT SPIL (Salam Pacific Indonesia Lines), merupakan preseden buruk bagi investasi di sektor angkutan laut Indonesia.
Padahal, kata dia, sektor ini sedang berpacu mewujudkan konsep Tol Laut, serta mendukung Poros Maritim yang diusung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Salah tangkap ini juga bukan pertama kali terjadi dan dialami oleh kapal-kapal niaga milik anggota INSA. Akhir-akhir ini intensitas kegiatan penangkapan terhadap kapal niaga semakin meningkat. Padahal, perusahaan pelayaran memberikan kontribusi besar terhadap negara," jelas Budi, Kamis (26/3/2015).
INSA meminta instansi pemerintah melakukan sosialisasi yang jelas terkait kebijakan yang dikeluarkan, terutama permasalahan lintas departemen. Sebab kegiatan illegal fishing berada di bawah naungan instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan masalah kapal pelayaran baik itu kapal angkut maupun niaga berada di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan.
"Sementara yang ditahan ini jelas-jelas kapal kargo kontainer dan bukan kapal penangkap ikan. Kalau kapal penangkap ikan, baru urusannya ada di Kementerian Kelautan Perikanan," tandasnya.
Padahal, kata dia, sektor ini sedang berpacu mewujudkan konsep Tol Laut, serta mendukung Poros Maritim yang diusung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Salah tangkap ini juga bukan pertama kali terjadi dan dialami oleh kapal-kapal niaga milik anggota INSA. Akhir-akhir ini intensitas kegiatan penangkapan terhadap kapal niaga semakin meningkat. Padahal, perusahaan pelayaran memberikan kontribusi besar terhadap negara," jelas Budi, Kamis (26/3/2015).
INSA meminta instansi pemerintah melakukan sosialisasi yang jelas terkait kebijakan yang dikeluarkan, terutama permasalahan lintas departemen. Sebab kegiatan illegal fishing berada di bawah naungan instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan masalah kapal pelayaran baik itu kapal angkut maupun niaga berada di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan.
"Sementara yang ditahan ini jelas-jelas kapal kargo kontainer dan bukan kapal penangkap ikan. Kalau kapal penangkap ikan, baru urusannya ada di Kementerian Kelautan Perikanan," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
