Rini Sebut Biaya Logistik Indonesia Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, yang menjadi masalah di dalam industri maritim di Indonesia adalah faktor daya saing nasional dan kurangnya pemantauan terhadap biaya logistik yang sangat tinggi.
Saat ini biaya logistik Indonesia mencapai 24%. Angka tersebut cukup besar mengingat rata-rata biaya logistik di Asia sebesar 18%. Bahkan di Singapura saat ini mencapai 9% untuk biaya logistik.
"Karena itu, dalam program pemerintah dalam mencanangkan tol laut, di mana BUMN PT Pelindo I-IV kami dorong untuk dapat melakukan sinergi, sehingga dapat membuat konektivitas menyeluruh antara barat dan timur," ujar Menteri Rini dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (6/4/2015).
Tahun ini sampai 2019, ujar Rini, diharapkan investasi untuk pembangungan tol laut mencapai Rp109 triliun. Maka dengan program pembangunan ini diharapkan bisa menurunkan biaya logistik. "Dengan begitu, pembangunan untuk infrastruktur lain banyak terjadi," ujar dia.
Selain itu, di sektor galangan kapal, untuk perusahaan selain PT PAL yaitu DKB, IKI, saat ini kapasitas angkutnya terbatas. Namun, Kementerian BUMN sudah mendapat persetujuan PMN dan sudah terpasang kapasitas yang lebih besar untuk ukuran kapal tersebut.
"Kami harapakan di masa mendatang kemungkinan adanya tambahan PMN dalam mencapai kemampuan kita membangun kapal dan reparasi kapal," tandas Rini.
Saat ini biaya logistik Indonesia mencapai 24%. Angka tersebut cukup besar mengingat rata-rata biaya logistik di Asia sebesar 18%. Bahkan di Singapura saat ini mencapai 9% untuk biaya logistik.
"Karena itu, dalam program pemerintah dalam mencanangkan tol laut, di mana BUMN PT Pelindo I-IV kami dorong untuk dapat melakukan sinergi, sehingga dapat membuat konektivitas menyeluruh antara barat dan timur," ujar Menteri Rini dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (6/4/2015).
Tahun ini sampai 2019, ujar Rini, diharapkan investasi untuk pembangungan tol laut mencapai Rp109 triliun. Maka dengan program pembangunan ini diharapkan bisa menurunkan biaya logistik. "Dengan begitu, pembangunan untuk infrastruktur lain banyak terjadi," ujar dia.
Selain itu, di sektor galangan kapal, untuk perusahaan selain PT PAL yaitu DKB, IKI, saat ini kapasitas angkutnya terbatas. Namun, Kementerian BUMN sudah mendapat persetujuan PMN dan sudah terpasang kapasitas yang lebih besar untuk ukuran kapal tersebut.
"Kami harapakan di masa mendatang kemungkinan adanya tambahan PMN dalam mencapai kemampuan kita membangun kapal dan reparasi kapal," tandas Rini.
(izz)