ULN Tinggi, Pemerintah Ajak Korporasi Lakukan Hedging

JAKARTA - Semakin meningkatnya Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia menjadi perhatian pemerintah agar perusahaan BUMN dan swasta melaksanakan lindung nilai (hedging). Tingginya akumulasi portofolio investor luar negeri, sewaktu-waktu dapat menimbulkan gejolak nilai tukar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto usai penandatanganan pelaksanaan hedging antara PT PLN, Bank Mandiri, BRI dan BNI di gedung Bank Indonesia (BI), hari ini.

"Dari aspek makro yang perlu diperhatikan, terus membesarnya exposure ULN korporasi bila tidak dikelola dengan baik akan berpotensi menimbulkan kerentanan di sistem keuangan. Khususnya di tengah kondisi ketidakpasstian pasar yang sedang mengantisipasi suku bunga AS yang dapat berdampak pada penguatan dolar secara global," ujarnya, Jumat (10/4/2015).

Karena itu, urgensi di sektor korporasi untuk mengatur manajemen risiko Khsusunya terhadap nilai tukar tentunya semain meningkat.

"Tingginya urgensi tersebut, menyebabkan upaya pelaksanaan lindung nilai ditingkat korporasi dalam rangka penerapan manajemen risiko telah menjadi konsen berbagai pihak khususnya BI dan OJK," pungkas dia.

(Baca: OJK: Hedging Bentuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global)