Hipmi Ajak Buruh Berantas Ekonomi Biaya Tinggi
Jum'at, 01 Mei 2015 - 18:30 WIB
Hipmi Ajak Buruh Berantas Ekonomi Biaya Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan, pengusaha dan buruh memiliki musuh bersama, yakni biaya ekonomi tinggi. Sebab itu, Hipmi mengajak buruh untuk memberantas ekonomi biaya tinggi.
"Kami mengajak teman-teman buruh untuk memerangi biaya tinggi di perekonomian kita," ujar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (1/5/2015).
Dia mengatakan, inefisiensi ekonomi masih menjadi momok menakutkan di dunia usaha. Dampaknya, biaya produksi di Tanah Air tidak mampu kompetitif bahkan dengan sesama negara ASEAN. Ekonomi biaya tinggi utamanya dipicu oleh pungutan liar, mulai dari perizinan di birokrasi, proses produksi, distribusi, hingga loading di pelabuhan.
Selain itu, juga dipicu oleh tingginya biaya logistik serta rendahnya akses memperoleh bahan baku industri.
"Kalau yang fix cost ini masih bisa kita siasati secara kreatif tapi kalau variable cost ini kan susah ditebak. Rata-rata variable cost ini datang dari pungli dan biaya di birokrasi," pungkasnya.
Bahlil menilai reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah belum cukup menekan pungli di birokrasi. Pasalnya, reformasi belum diikuti oleh implementasi administrasi dan sistem yang terintegrasi terutama dalam perizinan.
Sekjen BPH Hipmi Priamanaya Djan mencontohkan inefisiensi itu masih banyaknya pungutan-pungutan di berbagai daerah yang regulasinya masih tumpang tindih.
Pria mengatakan, inefisiensi ini berdampak pada rendahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi standar kesejahteraan bagi karyawan. Sebab itu, Pria mendesak agar pemerintah segera melakukan reformasi birokrasi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip effective and efficient government.
"Kami mengajak teman-teman buruh untuk memerangi biaya tinggi di perekonomian kita," ujar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (1/5/2015).
Dia mengatakan, inefisiensi ekonomi masih menjadi momok menakutkan di dunia usaha. Dampaknya, biaya produksi di Tanah Air tidak mampu kompetitif bahkan dengan sesama negara ASEAN. Ekonomi biaya tinggi utamanya dipicu oleh pungutan liar, mulai dari perizinan di birokrasi, proses produksi, distribusi, hingga loading di pelabuhan.
Selain itu, juga dipicu oleh tingginya biaya logistik serta rendahnya akses memperoleh bahan baku industri.
"Kalau yang fix cost ini masih bisa kita siasati secara kreatif tapi kalau variable cost ini kan susah ditebak. Rata-rata variable cost ini datang dari pungli dan biaya di birokrasi," pungkasnya.
Bahlil menilai reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah belum cukup menekan pungli di birokrasi. Pasalnya, reformasi belum diikuti oleh implementasi administrasi dan sistem yang terintegrasi terutama dalam perizinan.
Sekjen BPH Hipmi Priamanaya Djan mencontohkan inefisiensi itu masih banyaknya pungutan-pungutan di berbagai daerah yang regulasinya masih tumpang tindih.
Pria mengatakan, inefisiensi ini berdampak pada rendahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi standar kesejahteraan bagi karyawan. Sebab itu, Pria mendesak agar pemerintah segera melakukan reformasi birokrasi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip effective and efficient government.
(rna)
Lihat Juga :
