DPR Akan Panggil Bappenas Hapus Deputi Sarana
DPR Akan Panggil Bappenas Hapus Deputi Sarana
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar, Misbakhun akan memanggil Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas atas penghapusan Deputi Sarana dan Prasarana Infrastruktur. Menurutnya, kedeputian tersebut punya peran penting mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Saya juga kaget dengan rencana penghapusan itu. Makanya, tentu tidak bisa asal main hapus saja. Karena kedeputian ini penting, terutama dalam perannya melakukan koordinasi pembangunan infrastruktur di daerah. Kita akan panggin Menteri Bappenas untuk menjelaskan musababnya apa menghapus kedeputian ini, minggu depan setelah masa sidang selesai," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/4/2015).
Menurut Misbakhun, proyek-proyek besar infrastruktur di Indonesia banyak lahir melalui Kedeputian Sarana dan Prasarana, terutama yang terkait dengan peran swasta dalam penyelenggaran pembangunan infrastruktur.
"Proyek Public Private Partnership (PPP) misalnya, itu digodok di Bappenas. Kalau itu dihapus bagaimana perencanaan proyek yang sedang berjalan di PPP. Koordinasinya bagaimana, perencanaan di daerah juga bagaimana, makanya itu Kedeputian ini, saya kira masih sangat diperlukan," terangnya.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang dikonfirmasi mengatakan, alasan penghapusan Kedeputian tersebut dalam rangka perampingan dan efisiensi. "Penghapusan ini, juga untuk menghilangkan fungsi ganda yang ada dalam struktur organisasi Bappenas. Dan itu menjadi wewenang internal organisasi," jelasnya.
Dia menambahkan, perampingan organisasi di Bappenas tidak akan memberikan pengaruh yang besar dengan adanya perubahan struktur di dalam internal Bappenas. "Kalau di Bappenas perubahan perampingan tdk berpengaruh. Karena ini hanya fungsional pembahasan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan atau kementerian/lembaga terkait. Semua sdh terpola dari tahun ke tahun. Semua bisa dijalankan pada semua kementerian," pungkasnya.
Sejumlah proyek yang melibatkan Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenas diantaranya, proyek (pengganti) Cilamaya, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Tanggul Raksasa Jakarta, Tol Trans Sumatera, PLTU Batang, Tol Laut, Waduk Jatigede, Light Rail Transit (LRT), Kereta Bandara Ekspres Line serta sejumlah proyek besar lainnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Paskah Suzetta mengungkapkan, penghapusan Kedeputian Sarana dan Prasarana tidak akan tepat dengan rencana Nawa Cita Presiden RI yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur pada skala prioritas. "Katanya mau menyesuaikan dengan program Nawa Cita Presiden. Jadi, bagaimana mengkoordinasikan proyek-proyek besar seperti yang ada di proyek Public Private Partnership (PPP) yang sudah berjalan saat ini," kata dia belum lama ini.
Baca: Bappenas Tantang Tukang Kritik untuk Diskusi
"Saya juga kaget dengan rencana penghapusan itu. Makanya, tentu tidak bisa asal main hapus saja. Karena kedeputian ini penting, terutama dalam perannya melakukan koordinasi pembangunan infrastruktur di daerah. Kita akan panggin Menteri Bappenas untuk menjelaskan musababnya apa menghapus kedeputian ini, minggu depan setelah masa sidang selesai," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/4/2015).
Menurut Misbakhun, proyek-proyek besar infrastruktur di Indonesia banyak lahir melalui Kedeputian Sarana dan Prasarana, terutama yang terkait dengan peran swasta dalam penyelenggaran pembangunan infrastruktur.
"Proyek Public Private Partnership (PPP) misalnya, itu digodok di Bappenas. Kalau itu dihapus bagaimana perencanaan proyek yang sedang berjalan di PPP. Koordinasinya bagaimana, perencanaan di daerah juga bagaimana, makanya itu Kedeputian ini, saya kira masih sangat diperlukan," terangnya.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang dikonfirmasi mengatakan, alasan penghapusan Kedeputian tersebut dalam rangka perampingan dan efisiensi. "Penghapusan ini, juga untuk menghilangkan fungsi ganda yang ada dalam struktur organisasi Bappenas. Dan itu menjadi wewenang internal organisasi," jelasnya.
Dia menambahkan, perampingan organisasi di Bappenas tidak akan memberikan pengaruh yang besar dengan adanya perubahan struktur di dalam internal Bappenas. "Kalau di Bappenas perubahan perampingan tdk berpengaruh. Karena ini hanya fungsional pembahasan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan atau kementerian/lembaga terkait. Semua sdh terpola dari tahun ke tahun. Semua bisa dijalankan pada semua kementerian," pungkasnya.
Sejumlah proyek yang melibatkan Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenas diantaranya, proyek (pengganti) Cilamaya, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Tanggul Raksasa Jakarta, Tol Trans Sumatera, PLTU Batang, Tol Laut, Waduk Jatigede, Light Rail Transit (LRT), Kereta Bandara Ekspres Line serta sejumlah proyek besar lainnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Paskah Suzetta mengungkapkan, penghapusan Kedeputian Sarana dan Prasarana tidak akan tepat dengan rencana Nawa Cita Presiden RI yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur pada skala prioritas. "Katanya mau menyesuaikan dengan program Nawa Cita Presiden. Jadi, bagaimana mengkoordinasikan proyek-proyek besar seperti yang ada di proyek Public Private Partnership (PPP) yang sudah berjalan saat ini," kata dia belum lama ini.
Baca: Bappenas Tantang Tukang Kritik untuk Diskusi
(dmd)
Explore More