Indef Desak Kinerja Kabinet Bidang Ekonomi Dievaluasi
Sabtu, 09 Mei 2015 - 15:02 WIB
Indef Desak Kinerja Kabinet Bidang Ekonomi Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja kabinet di bidang ekonomi. Perlambatan pertumbuhan menjadi sorotan utama masyarakat atas lemahnya kinerja pemerintahan Jokowi.
"Ekonomi ini benar-benar dirasakan penurunannya. Karena memang selama tiga bulan pertama kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi menurun sangat-sangat sigifikan," ujar Direktur Indef, Enny Sri Hartati dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM bertajuk "Menanti Sabda Reshuffle" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).
Menurutnya, banyak sekali permasalahan ekonomi saat ini terjadi. Seperti, niat Jokowi menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan produktif malah membuat harga bahan pokok naik dan investasi menurun. "Harga BBM yang tidak stabil membuat harga pokok pun terus tidak stabil," bebernya.
Dia mengungkapkan, yang diinginkan publik saat ini adalah evaluasi. Perkara apakah evaluasi itu berujung reshuffle itu adalah kewenangan presiden.
"Reshuffle atau tidak itu adalah kewenangan presiden, tapi perlu ada evaluasi dalam kabinet ini untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan evaluasi daya saing ini yang jadi utang," tegasnya.
Enny mengimbau agar pemerintah dapat mengakomodasi dunia usaha dengan menciptakan iklim usaha yang sehat. "Ini harus dipahami problem-problem dunia usaha," katanya.
Dia menyebutkan, kabinet Jokowi ke depan harus mampu berujung meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Bukan lagi menjual mimpi akan lebih baik, tapi harus dirasakan kesejahteraan rakyat walaupun sedikit," tandasnya.
"Ekonomi ini benar-benar dirasakan penurunannya. Karena memang selama tiga bulan pertama kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi menurun sangat-sangat sigifikan," ujar Direktur Indef, Enny Sri Hartati dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM bertajuk "Menanti Sabda Reshuffle" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).
Menurutnya, banyak sekali permasalahan ekonomi saat ini terjadi. Seperti, niat Jokowi menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan produktif malah membuat harga bahan pokok naik dan investasi menurun. "Harga BBM yang tidak stabil membuat harga pokok pun terus tidak stabil," bebernya.
Dia mengungkapkan, yang diinginkan publik saat ini adalah evaluasi. Perkara apakah evaluasi itu berujung reshuffle itu adalah kewenangan presiden.
"Reshuffle atau tidak itu adalah kewenangan presiden, tapi perlu ada evaluasi dalam kabinet ini untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan evaluasi daya saing ini yang jadi utang," tegasnya.
Enny mengimbau agar pemerintah dapat mengakomodasi dunia usaha dengan menciptakan iklim usaha yang sehat. "Ini harus dipahami problem-problem dunia usaha," katanya.
Dia menyebutkan, kabinet Jokowi ke depan harus mampu berujung meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Bukan lagi menjual mimpi akan lebih baik, tapi harus dirasakan kesejahteraan rakyat walaupun sedikit," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
