Keluhkan Program B35, SPKS: Hanya Dinikmati Raksasa Sawit

Namun alokasi anggaran untuk program-program tersebut tidak proporsional. Laporan SPKS menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi belanja BPDPKS terbesar adalah untuk pembayaran selisih harga biodiesel, yaitu 97,09%.

"Sedangkan untuk dana riset 0,10%, promosi kelapa sawit 0,16%, pengembangan SDM kelapa sawit 0,12%, penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit 2,51%, sarana dan prasarana 0,02%, dan penghimpunan dan pengelolaan dana 0,01%," papar Darto.

Sementara itu, anggota komisi VI DPR yang juga merupakan ketua panitia kerja pembentukan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Penghimpunan Dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, Herman Khaeron, mengatakan bahwa tujuan awal dibentuknya BPDPKS adalah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat.

"Dan (juga) kemandirian petani dalam membentuk koloninya untuk memperkuat hilirasiasi," kata Herman.

Penggunaan dana ini untuk biodisel dianggap merupakan pelanggaran keuangan, karena sejatinya dana tersebut bukan untuk biodisel. Terdapat dua belas kelompok korporasi yang menikmati subsidi selisih harga minyak dan biodiesel tersebut, antara lain Wilmar, Best Industry, Darmex Agro, First Resources, Jhonlin, KPN Corp, Louis Dreyfus, Musim Mas, Permata Hijau, Royal Golden Eagle, Sinar Mas, dan Sungai Budi.



Wilmar menjadi korporasi paling besar menerima subsidi di antara kelompok korporasi lain. Selama periode Januari 2019 hingga September 2021, jumlah subsidi yang telah diterima oleh Wilmar mencapai Rp22,14 triliun.