Bikin Transparan dan Efisien, Legislator Dukung IPO PGE
Kamis, 16 Februari 2023 - 10:42 WIB
Public expose PT Pertamina Geothermal Energy awal bulan lalu. IPO PGE diyakini akan meningkatkan kinerja perusahaan. Foto/Ist
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR yang membidangi Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) menilai penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy ( PGE ) positif bagi perusahaan. Sebab, dengan menjadi perusahaan terbuka yang wajib menerapkan prinsip transparansi, kinerja PGE diharapkan akan lebih efisien dan meningkat.
"Jadi jika ada pihak-pihak yang menolak IPO PGE, justru bisa dinilai tidak menghendaki PGE lebih transparan dan lebih efisien. Dan saya duga, memang ada yang menghendaki kondisi demikian," kata Anggota Komisi BUMN (VI) DPR Andre Rosiade, dikutip dari Antara, Kamis (16/02/2023).
Baca Juga: Daya Saing Bakal Meningkat, IPO Juga Bikin Ekspansi PGE Makin Lincah
Menurut dia, dengan prinsip keterbukaan, semua pihak bisa menilai kinerja PGE sehingga akan mencegah terjadinya penyelewengan di dalam perusahaan. Karena itu, Andre menilai aneh jika hal positif itu justru masih tidak dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu. "Ini yang harus kita waspadai," tegasnya.
Terkait isu privatisasi yang ikut merebak, Andre menilai hal itu berlebihan karena saham PGE yang dilepas ke publik hanya sekitar 25%. Dengan demikian, tidak ada perpindahan kepemilikan dari Pertamina ke pihak swasta atau asing. Garis kebijakan perusahaan dan kontrol organisasi menurutnya sepenuhnya tetap berada di tangan Pertamina.
Dia pun mencontohkan BUMN yang sukses setelah mencatatkan sahamnya di lantai bursa seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan juga perusahaan tambang seperti PT Bukit Asam, Aneka Tambang, dan lain-lain. Andre mengingatkan bahwa status perusahaan-perusahaan tersebut tidak berubah, tetap BUMN. "Tidak ada kepemilikan yang beralih ketika mereka menjadi perusahaan terbuka. Nah, begitu juga dengan PGE, tidak akan ada kepemilikan yang berubah. Jangan lupa, saham yang dilepas PGE juga hanya 25%,” jelasnya.
"Jadi jika ada pihak-pihak yang menolak IPO PGE, justru bisa dinilai tidak menghendaki PGE lebih transparan dan lebih efisien. Dan saya duga, memang ada yang menghendaki kondisi demikian," kata Anggota Komisi BUMN (VI) DPR Andre Rosiade, dikutip dari Antara, Kamis (16/02/2023).
Baca Juga: Daya Saing Bakal Meningkat, IPO Juga Bikin Ekspansi PGE Makin Lincah
Menurut dia, dengan prinsip keterbukaan, semua pihak bisa menilai kinerja PGE sehingga akan mencegah terjadinya penyelewengan di dalam perusahaan. Karena itu, Andre menilai aneh jika hal positif itu justru masih tidak dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu. "Ini yang harus kita waspadai," tegasnya.
Terkait isu privatisasi yang ikut merebak, Andre menilai hal itu berlebihan karena saham PGE yang dilepas ke publik hanya sekitar 25%. Dengan demikian, tidak ada perpindahan kepemilikan dari Pertamina ke pihak swasta atau asing. Garis kebijakan perusahaan dan kontrol organisasi menurutnya sepenuhnya tetap berada di tangan Pertamina.
Dia pun mencontohkan BUMN yang sukses setelah mencatatkan sahamnya di lantai bursa seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan juga perusahaan tambang seperti PT Bukit Asam, Aneka Tambang, dan lain-lain. Andre mengingatkan bahwa status perusahaan-perusahaan tersebut tidak berubah, tetap BUMN. "Tidak ada kepemilikan yang beralih ketika mereka menjadi perusahaan terbuka. Nah, begitu juga dengan PGE, tidak akan ada kepemilikan yang berubah. Jangan lupa, saham yang dilepas PGE juga hanya 25%,” jelasnya.
Lihat Juga :