6 Capaian Besar Aksi Belanja Produk Lokal, Realisasinya Tembus Rp762,7 Triliun

Pertama, reward and punishment tambahan bagi K/L/Pemda yang tidak mencapai target belanja PDN minimal 95% dari anggaran barang dan jasa, 5 juta produk tayang di e-Katalog dan belanja sebesar Rp500 Triliun dari e-Katalog.

Kedua, memperbaiki proses bisnis dan dasar hukum kebijakan belanja PDN melalui perubahan penilaian TKDN dan percepatan pengesahan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik maksimal pada Agustus 2023 serta menyederhanakan berbagai regulasi termasuk pemberian insentif dan disinsentif.

Ketiga, BUMN untuk melaksanakan peta jalan pengurangan impor dan menjadi ujung tombak pengembangan industri substitusi impor dalam negeri sebagaimana contoh baik yang dilakukan Kemenkes melalui 'Roadmap Kemandirian Vaksin, Obat, dan Alat Kesehatan' Keempat, menyelesaikan integrasi sistem pengadaan belanja barang dan jasa.

“Kemudian kelima, memprioritaskan merek Indonesia dalam belanja K/L/Daerah, dan BUMN. Kami sepakat Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kemenkeu mengecek langsung ke lapangan terkait e-Katalog karena ini penting,” ujarnya.