Otorita IKN Targetkan 1.700 Ha Bisa Terbangun hingga 2024
Senin, 03 April 2023 - 17:00 WIB
Tahun 2024 IKN siap menampung kedatangan ASN. Foto/Dok
JAKARTA - Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menargetkan hingga tahun 2024 atau pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara (IKN) setidaknya sudah terbangun seluas 1.700 hektare. Pembangunan tersebut meliputi kantor-kantor pemerintahan pusat, hunian para ASN, hingga fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
Pengembangan tersebut dibagi untuk tiga wilayah pengembangan (WP) KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) seluas 6.600 hektare. Luas lahan tersebut dibagi dalam tiga kawasan pembangunan, pertama WP 1A, 1B, dan 1C. Namun tidak semuanya akan dibangun konstruksi sebab konsep pembangunan akan memperbanyak pohon untuk mempertahankan fungsi hutan Kalimantan, di samping pembangunan ibu kota baru.
WP 1A akan dibangun seluas 900 hektare, WP 1B akan dibangun seluas 500 hektare, sedangkan WP 1C akan dibangun seluas 300 hektare. Sehingga total pembangunan yang ditargetkan hingga tahun 2024 seluas 2.100 hektare.
"(Hingga 2024) 2.000 hektare sudah bagus, jadi 6.600 hektare yang bisa dibangun kira-kira 3.000 hektare, yang kita sebut wilayah pengembang 1A 900 hektare, 1B 500 hektar, dan 1C 300 hektare," kata Dhony usai raker Bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/4/2023).
Dhony mengaku pada pembangunan tahap awal ini memang pembangunan dilakukan tidak terlalu besar. Pemerintah tidak hanya membangun hunian, namun juga sekaligus membangun ekosistem kehidupan masyarakat IKN.
"Kita bangun pun nanti tidak yang besar-besar, tapi semacam butik city, orang nyaman tinggal di sana, kebutuhan terpenuhi, dan bisa membuat iri orang," sambungnya.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), nantinya ada sekitar 970 ribu ASN pusat yang akan digeser ke IKN. Angka ini diharapkan mampu mengurangi jumlah kepadatan Jakarta, dan angka ini belum termasuk anggota keluarga yang akan diikutsertakan dalam proses pemindahan IKN.
Pada kesempatan yang sama, sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, menyatakan bahwa fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain sudah direncanakan semenjak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN.
"Fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah dipikirkan dan akan disiapkan. Sebagai contoh rumah sakit bertaraf Internasional rencananya akan hadir di KIPP, kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik,” kata Jaka.
Pengembangan tersebut dibagi untuk tiga wilayah pengembangan (WP) KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) seluas 6.600 hektare. Luas lahan tersebut dibagi dalam tiga kawasan pembangunan, pertama WP 1A, 1B, dan 1C. Namun tidak semuanya akan dibangun konstruksi sebab konsep pembangunan akan memperbanyak pohon untuk mempertahankan fungsi hutan Kalimantan, di samping pembangunan ibu kota baru.
WP 1A akan dibangun seluas 900 hektare, WP 1B akan dibangun seluas 500 hektare, sedangkan WP 1C akan dibangun seluas 300 hektare. Sehingga total pembangunan yang ditargetkan hingga tahun 2024 seluas 2.100 hektare.
"(Hingga 2024) 2.000 hektare sudah bagus, jadi 6.600 hektare yang bisa dibangun kira-kira 3.000 hektare, yang kita sebut wilayah pengembang 1A 900 hektare, 1B 500 hektar, dan 1C 300 hektare," kata Dhony usai raker Bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/4/2023).
Dhony mengaku pada pembangunan tahap awal ini memang pembangunan dilakukan tidak terlalu besar. Pemerintah tidak hanya membangun hunian, namun juga sekaligus membangun ekosistem kehidupan masyarakat IKN.
"Kita bangun pun nanti tidak yang besar-besar, tapi semacam butik city, orang nyaman tinggal di sana, kebutuhan terpenuhi, dan bisa membuat iri orang," sambungnya.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), nantinya ada sekitar 970 ribu ASN pusat yang akan digeser ke IKN. Angka ini diharapkan mampu mengurangi jumlah kepadatan Jakarta, dan angka ini belum termasuk anggota keluarga yang akan diikutsertakan dalam proses pemindahan IKN.
Pada kesempatan yang sama, sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, menyatakan bahwa fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain sudah direncanakan semenjak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN.
"Fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah dipikirkan dan akan disiapkan. Sebagai contoh rumah sakit bertaraf Internasional rencananya akan hadir di KIPP, kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik,” kata Jaka.
(uka)
tulis komentar anda