Gara-gara Industri Nikel Didominasi China, Indonesia Bisa Tak Cicipi Subsidi Rp5.500 Triliun dari Amerika

JAKARTA - Ketua Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyampaikan keprihatinan atas sikap Amerika Serikat (AS) yang dinilai mengucilkan mineral kritis Indonesia terkait paket subsidi AS untuk teknologi hijau. Arsjad pun mendesak Amerika untuk lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik.

Baca juga: Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik, Kadin Dorong Kolaborasi RI-Filipina



Desakan disampaikan menyusul langkah pemerintah Amerika yang akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan listrik (EV) di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan.

UU ini mencakup USD370 miliar atau setara Rp5.500 triliun (kurs Rp15.000) dalam bentuk subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen dari Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh. Pasalnya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika dan dominasi perusahaan China di Indonesia pada industri nikel.