Biaya Logistik Indonesia Mahal Dibandingkan Negara ASEAN, Sri Mulyani: Geografis Kita Rumit
Jum'at, 09 Juni 2023 - 20:45 WIB
Sri Mulyani sebut faktor geografis menyebabkan biaya logistik Indonesia mahal. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, faktor geografis merupakan penyebab biaya logistik di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Wilayah Indonesia yang luas dan berkepulauan tentu melambungkan biaya logistik.
Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, geografis Indonesia sangat rumit dan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk membangun dan meningkatkan konektivitas.
“Bila dibandingkan dengan Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, mereka tidak memiliki kerumitan seperti Indonesia. Mereka adalah negara-negara yang geografisnya relatif kecil,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam kegiatan “The New SINSW dan Agenda Diskusi: Let’s Talk about INSW” yang disiarkan secara virtual, Jumat (9/6/2023).
Alhasil, tidak mudah bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing logistik dan distribusi dengan negara-negara ASEAN lantaran kondisi geografis yang tidak sepadan. Menkeu mengatakan, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan logistik.
Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, salah satunya Sumatra. Menkeu pun telah menganggarkan dalam APBN dana yang tidak kecil untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra. Di antaranya pembangunan pembangunan jalan tol Sumatera dari utara hingga selatan atau sebaliknya, pembangunan bandar udara, dan pelabuhan laut.
“Presiden Jokowi sudah terus melakukan upaya untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia, khususnya yang dekat dengan Jawa, seperti Sumatra. Ini banyak APBN kita yang dituangkan untuk membangun infrastruktur di sana,” terangnya.
Kedua adalah membangun sinergitas antar kementerian/lembaga untuk memangkas proses bisnis dalam logistik dan distribusi untuk meningkatkan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki skor LPI yang anjlok pada aspek ketepatan waktu (timeliness), kompetensi, pengiriman internasional (international shipment), pelacakan dan penelusuran (tracking and tracing).
Upaya untuk meningkatkan LPI ini pun diwujudkan melalui peluncuran Indonesia National Single Window (INSW) generasi kedua. Ini akan mengintegrasikan proses bisnis antar K/L, mulai dari pengurusan perizinan hingga realisasinya (flow of document) serta pengelolaan pergerakan barang (flow of goods). Nantinya, pelaku usaha cukup membuka sistem INSW untuk semua pengurusan proses ekspor dan impor.
Dengan layanan yang terintegrasi antara kementerian/lembaga, pelaku usaha tidak perlu direpotkan untuk mengisi data dan informasi berkali-kali setiap ingin mengakses layanan kepabeanan. Selain itu, setiap aktivitas dan transaksi secara otomatis akan langsung tercatat melalui fitur satu profil.
“K/L untuk bersama-sama duduk dan kemudian menyamakan dan memperbaiki dari sisi regulasi menjadi lebih sederhana membuat sebuah sistem yang bisa kompatibel dan pada akhirnya menjadi sebuah single window,” pungkasnya.
Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, geografis Indonesia sangat rumit dan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk membangun dan meningkatkan konektivitas.
“Bila dibandingkan dengan Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, mereka tidak memiliki kerumitan seperti Indonesia. Mereka adalah negara-negara yang geografisnya relatif kecil,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam kegiatan “The New SINSW dan Agenda Diskusi: Let’s Talk about INSW” yang disiarkan secara virtual, Jumat (9/6/2023).
Alhasil, tidak mudah bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing logistik dan distribusi dengan negara-negara ASEAN lantaran kondisi geografis yang tidak sepadan. Menkeu mengatakan, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan logistik.
Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, salah satunya Sumatra. Menkeu pun telah menganggarkan dalam APBN dana yang tidak kecil untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra. Di antaranya pembangunan pembangunan jalan tol Sumatera dari utara hingga selatan atau sebaliknya, pembangunan bandar udara, dan pelabuhan laut.
“Presiden Jokowi sudah terus melakukan upaya untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia, khususnya yang dekat dengan Jawa, seperti Sumatra. Ini banyak APBN kita yang dituangkan untuk membangun infrastruktur di sana,” terangnya.
Kedua adalah membangun sinergitas antar kementerian/lembaga untuk memangkas proses bisnis dalam logistik dan distribusi untuk meningkatkan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki skor LPI yang anjlok pada aspek ketepatan waktu (timeliness), kompetensi, pengiriman internasional (international shipment), pelacakan dan penelusuran (tracking and tracing).
Upaya untuk meningkatkan LPI ini pun diwujudkan melalui peluncuran Indonesia National Single Window (INSW) generasi kedua. Ini akan mengintegrasikan proses bisnis antar K/L, mulai dari pengurusan perizinan hingga realisasinya (flow of document) serta pengelolaan pergerakan barang (flow of goods). Nantinya, pelaku usaha cukup membuka sistem INSW untuk semua pengurusan proses ekspor dan impor.
Dengan layanan yang terintegrasi antara kementerian/lembaga, pelaku usaha tidak perlu direpotkan untuk mengisi data dan informasi berkali-kali setiap ingin mengakses layanan kepabeanan. Selain itu, setiap aktivitas dan transaksi secara otomatis akan langsung tercatat melalui fitur satu profil.
“K/L untuk bersama-sama duduk dan kemudian menyamakan dan memperbaiki dari sisi regulasi menjadi lebih sederhana membuat sebuah sistem yang bisa kompatibel dan pada akhirnya menjadi sebuah single window,” pungkasnya.
(uka)
tulis komentar anda