Percepat Perundingan IPEF, AS Gelar Pertemuan Tingkat Menteri
Jum'at, 30 Juni 2023 - 16:01 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pertemuan Tingkat Menteri dengan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Department of Commerce (US DOC) menginisiasikan Pertemuan Tingkat Menteri dengan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity ( IPEF ) sebagai lanjutan dari PTM ke-2 IPEF di Detroit, Amerika Serikat (AS) pada 26-27 Mei 2023 lalu.
Pertemuan virtual tersebut berlangsung pada hari Jumat (30/6), dipimpin oleh US Secretary of Commerce, Gina Raimondo, dan dihadiri perwakilan dari 13 negara anggota IPEF yang pada umumnya merupakan tingkatan Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Industri. Pemerintah Indonesia sendiri diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dalam pertemuan ini, terdapat pembahasan target penyelesaian Pilar II (Rantai Pasok), Pilar III (Energi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil) serta langkah-langkah untuk menciptakan manfaat langsung dari tiap-tiap pilar tersebut. Pada sesi pembukaan, Raimondo menyampaikan bahwa Pemerintah Amerika memiliki target untuk menyelesaikan perjanjian pilar III dan IV yang akan diluncurkan pada PTM IPEF di San Francisco bulan November 2023. Secretary Raimodo juga menyampaikan beberapa usulan langkah-langkah yang dapat disepakati bersama di Pilar III dan IV.
Pada pilar III usulan program antara lain, investment forum sebagai wadah menjalin keterlibatan Pemerintah dengan Swasta, Project Preparation yang menyediakan pipeline proyek yang dibutuhkan tiap negara anggota IPEF, dan climate fund sebagai dukungan pembiayaan proyek energi bersih.
Pada pilar IV, AS menekankan dua program, yakni bantuan teknis (technical assistance) dan capacity building untuk menciptakan good governance. Sebagai catatan, Pemerintah AS melalui US International Development Finance Coorporation (US. DFC) telah menyetujui dana sebesar USD300 juta untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan serta memobilisasi senilai USD900 juta dalam modal ekuitas untuk diinvestasikan ke negara-negara anggota IPEF di bawah perjanjian Pilar III.
Seluruh negara anggota IPEF menyatakan dukungan dalam pengembangan kerangka investasi dalam mencapai Ekonomi Bersih. Selain itu, beberapa negara juga menekankan akan pentingnya keuangan dan pembiayaan yang terjangkau, mengingat upaya mempercepat proses transisi energi membutuhkan pendanaan yang besar.
Bahkan negara Singapura juga menilai pentingnya kerja sama dengan pihak swasta untuk memperbesar Climate Fund dan dorongan inovasi untuk menemukan solusi baru terhadap tantangan iklim. Tak hanya itu, beberapa negara juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas dan pelatihan keterampilan baru, khususnya bagi UMKM, dalam masa transisi menuju Ekonomi Bersih.
Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, menghargai upaya Amerika Serikat (AS) dan negara partisipan IPEF lainnya mengenai skema atau inisiatif pembiayaan program-program terkait mitigasi perubahan iklim. Namun, Menteri Goyal mengingatkan bahwa standar persyaratan pembiayaan untuk program-program tersebut masih terlalu tinggi. Sebagai solusinya, suatu skema pembiayaan yang low-cost atau no-cost bisa jadi prioritas, guna menghindari ketergantungan negara partisipan IPEF terhadap sektor swasta.
Pertemuan virtual tersebut berlangsung pada hari Jumat (30/6), dipimpin oleh US Secretary of Commerce, Gina Raimondo, dan dihadiri perwakilan dari 13 negara anggota IPEF yang pada umumnya merupakan tingkatan Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Industri. Pemerintah Indonesia sendiri diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dalam pertemuan ini, terdapat pembahasan target penyelesaian Pilar II (Rantai Pasok), Pilar III (Energi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil) serta langkah-langkah untuk menciptakan manfaat langsung dari tiap-tiap pilar tersebut. Pada sesi pembukaan, Raimondo menyampaikan bahwa Pemerintah Amerika memiliki target untuk menyelesaikan perjanjian pilar III dan IV yang akan diluncurkan pada PTM IPEF di San Francisco bulan November 2023. Secretary Raimodo juga menyampaikan beberapa usulan langkah-langkah yang dapat disepakati bersama di Pilar III dan IV.
Pada pilar III usulan program antara lain, investment forum sebagai wadah menjalin keterlibatan Pemerintah dengan Swasta, Project Preparation yang menyediakan pipeline proyek yang dibutuhkan tiap negara anggota IPEF, dan climate fund sebagai dukungan pembiayaan proyek energi bersih.
Pada pilar IV, AS menekankan dua program, yakni bantuan teknis (technical assistance) dan capacity building untuk menciptakan good governance. Sebagai catatan, Pemerintah AS melalui US International Development Finance Coorporation (US. DFC) telah menyetujui dana sebesar USD300 juta untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan serta memobilisasi senilai USD900 juta dalam modal ekuitas untuk diinvestasikan ke negara-negara anggota IPEF di bawah perjanjian Pilar III.
Seluruh negara anggota IPEF menyatakan dukungan dalam pengembangan kerangka investasi dalam mencapai Ekonomi Bersih. Selain itu, beberapa negara juga menekankan akan pentingnya keuangan dan pembiayaan yang terjangkau, mengingat upaya mempercepat proses transisi energi membutuhkan pendanaan yang besar.
Bahkan negara Singapura juga menilai pentingnya kerja sama dengan pihak swasta untuk memperbesar Climate Fund dan dorongan inovasi untuk menemukan solusi baru terhadap tantangan iklim. Tak hanya itu, beberapa negara juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas dan pelatihan keterampilan baru, khususnya bagi UMKM, dalam masa transisi menuju Ekonomi Bersih.
Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, menghargai upaya Amerika Serikat (AS) dan negara partisipan IPEF lainnya mengenai skema atau inisiatif pembiayaan program-program terkait mitigasi perubahan iklim. Namun, Menteri Goyal mengingatkan bahwa standar persyaratan pembiayaan untuk program-program tersebut masih terlalu tinggi. Sebagai solusinya, suatu skema pembiayaan yang low-cost atau no-cost bisa jadi prioritas, guna menghindari ketergantungan negara partisipan IPEF terhadap sektor swasta.
tulis komentar anda