Green Booster PLN Disebut Bakal Genjot Energi Terbarukan, Apa Itu?
Selasa, 28 Juli 2020 - 13:31 WIB
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan berbagai langkah restrukturisasi dan refocusing program-program energi baru terbarukan (EBT) dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu dilakukan karena jika dilihat dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hanya sebesar 6.800 megawatt (MW) dan masih menyisakan sejumlah kekurangan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), F.X. Sutijastoto mengatakan, hal utama yang akan dilakukan adalah membangun kebijakan agar EBT pengembangannya tidak lelet dan mampu bersaing dengan energi fosil dan konvensional.
"Kita akan melakukan revisi peraturan untuk mendukung pengembangan EBT, antara lain kita akan menyelesaikan perpres harga EBT, dulu harga EBT hanya Permen sekarang diangkat perpres, dan dalam perpres disamping harga juga mendorong atau menugaskan kementerian-kementerian atau lembaga terkait untuk mendukung kebijakan Menteri ESDM," ujar Sutijastoto dalam video conference, Selasa (28/7/2020).
Sutijastoto menambahkan, Kementerian ESDM juga akan menyiapkan road map terkait pengembangan EBT dengan berbagai terobosan. Selain itu, pihaknya juga akan mengupayakan fasilitas akses kepada pendanaan-pendanaan murah terkait EBT.
"Kita juga membangun di Direktorat Jenderal EBTKE ini sebagai bagian dari pusat untuk melakukan baik dari monitoring dan menghitung para player pengembangan energi baru terbarukan," ucapnya.
Terkait kekurangan dari RUPTL yang hanya sebesar 6.800 MW yaitu sekitar 3.000 MW, Sutijastoto menyampaikan, pihaknya akan mendorong PT PLN (Persero) melalui program Green Booster PLN untuk menyiasati kekurangan tersebut.
"Sehingga green booster PLN bisa berjalan dan kita harapkan ada tambahan lagi 5.000 MW. Inilah tugas kita, tantangan kita dan di sinilah kita melakukan," kata dia.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), F.X. Sutijastoto mengatakan, hal utama yang akan dilakukan adalah membangun kebijakan agar EBT pengembangannya tidak lelet dan mampu bersaing dengan energi fosil dan konvensional.
"Kita akan melakukan revisi peraturan untuk mendukung pengembangan EBT, antara lain kita akan menyelesaikan perpres harga EBT, dulu harga EBT hanya Permen sekarang diangkat perpres, dan dalam perpres disamping harga juga mendorong atau menugaskan kementerian-kementerian atau lembaga terkait untuk mendukung kebijakan Menteri ESDM," ujar Sutijastoto dalam video conference, Selasa (28/7/2020).
Sutijastoto menambahkan, Kementerian ESDM juga akan menyiapkan road map terkait pengembangan EBT dengan berbagai terobosan. Selain itu, pihaknya juga akan mengupayakan fasilitas akses kepada pendanaan-pendanaan murah terkait EBT.
"Kita juga membangun di Direktorat Jenderal EBTKE ini sebagai bagian dari pusat untuk melakukan baik dari monitoring dan menghitung para player pengembangan energi baru terbarukan," ucapnya.
Terkait kekurangan dari RUPTL yang hanya sebesar 6.800 MW yaitu sekitar 3.000 MW, Sutijastoto menyampaikan, pihaknya akan mendorong PT PLN (Persero) melalui program Green Booster PLN untuk menyiasati kekurangan tersebut.
"Sehingga green booster PLN bisa berjalan dan kita harapkan ada tambahan lagi 5.000 MW. Inilah tugas kita, tantangan kita dan di sinilah kita melakukan," kata dia.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda