Industri Konstruksi Perlu Mengedepankan Pencegahan Terjadinya Sengketa

Wiluyo Kusdwiharto, Direktur Project Management and New and Renewable Energy PT PLN (Persero), mendetailkan pengalaman perusahaan dalam berbagai sengketa yang mengakibatkan proyek tersebut mengalami extension of time dan variation order.

"PT PLN telah menerapkan standardisasi kontrak, penggunaan building information modeling (BIM) sebagai sarana clash detection, dan juga penggunaan Dewan Sengketa Konstruksi/Construction Dispute Board dalam upaya mencegah dan menangani sengketa," kata Wiluyo.

Pandangan senada juga ditekankan oleh Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan PUPR. Pembangunan infrastuktur prioritas khususnya IKN dituntut untuk mewujudkan mutu dan kualitas, estetika, dan keberlajutan lingkungan yang pelaksanaannya harus dilakukan secara cepat, menggunakan reknologi tinggi yang mengutamakan produk dalam negeri, menerapkan metode konstruksi yang tepat dengan tetap menjaga audibilitas dalam tata kelola pelaksanaannya.



Pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah bagian dari upaya corruption risk management yang harus dijalankan, termasuk saat ini dibangun oleh Kementerian PUPR sekaligus terus meningkatkan tata kelola industri konstruksi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa depan.