Kemenkeu Raih Opini WTP 12 Tahun Beruntun, Sri Mulyani: Bukan Berarti Tak Ada Perbaikan

"Penguatan kebijakan fiskal dilakukan dengan penyusunan roadmap reformasi pengelolaan program pensiun ASN dan TNI/Polri, penyusunan Perpres tentang Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau, kajian kemandirian daerah pasca implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta pelibatan stakeholder dalam penyusunan kajian," tambahnya.

Baca Juga: Laporan Keuangan BUN dan Kemenkeu Raih Opini WTP, Menkeu: APBN 2022 Dapat Dipertanggungjawabkan

Untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan, Kemenkeu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara, menguatkan sistem informasi terkait penerimaan negara, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, kepabeanan, dan cukai, serta menguatkan integritas, kualitas, dan kapasitas SDM.

Sementara itu kebijakan dan alokasi TKD dilakukan dengan kebijakan DBH CHT 50% untuk meningkatkan kesejahteraan, kebijakan TKD untuk mendorongperbaikan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan, komponen DAK fisik untuk percepatan pembangunan wilayah tertentu, dan komponen DAK fisik yang mempertimbangkan geopark dan cagar budaya.

Untuk pengelolaan aset negara, Kemenkeu melakukan pemetaan kategori BUMN, asset showcase kepada publik, perpanjangan tugas Satgas BLBI, percepatan prosedur dan penilaian harga sewa BMN, implementasi platform marketplace pemanfaatan aset AESIA.