Laporan Keuangan BUN dan Kemenkeu Raih Opini WTP, Menkeu: APBN 2022 Dapat Dipertanggungjawabkan

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hari ini menjadi sebuah testimoni yang begitu baik. Menurutnya, semua pihak menyaksikan bahwa UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun 2022 dapat dipertanggungjawabkan dengan catatan sangat baik, defisit di bawah 3%, satu tahun lebih cepat dari amanat UU.

"Hal tersebut saya sampaikan ketika menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) @bpkriofficial atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Anggota II BPK , Bapak Daniel Lumban Tobing siang ini," ungkap Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Jumat (14/7/2023).



Dituliskan juga olehnya bahwa Indonesia termasuk ke dalam klasifikasi negara yang telah melewati triple challenges. "Pandeminya ditangani, ekonominya pulih, dan APBNnya kembali sehat. Tidak hanya itu, Indonesia juga terus melakukan reform seperti perbaikan legislasi UU Ciptaker, UU HPP, UU HKPD, dan UU P2SK," ungkap Sri.



Hasil audit BPK menunjukkan bahwa kedua akun BA BUN dan BA 015 Kemenkeu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Ini adalah suatu prestasi dan kinerja yang sangat baik dan harus terus kita jaga..!" tulis Sri.

Dia pun berterima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang telah melakukan audit secara baik dengan memegang teguh landasan hukum serta prinsip-prinsip tata kelola dan akuntansi pemerintahan yang baik. Setiap catatan yang diberikan merupakan prioritas evaluasi dan perbaikan untuk pihaknya.

Ditekankan olehnya bahwa hal ini adalah amanah yang diberikan oleh negara. "Dalam mengelola APBN #UangKita, akuntabilitas, check and balance, serta continuous improvement adalah sebuah keniscayaan. Supaya Indonesia mampu terus membangun menuju Indonesia Maju 2045!" tutup Sri Mulyani.