Catatkan Total Aset hingga Rp1,85 Triliun, KSPPS NUS Tumbuh Bersama LPDB-KUMKM

Pada tahun yang sama, KSPPS NUS mendapatkan pembiayaan keenam sebesar Rp75 miliar, dan yang ketujuh pada tahun 2023 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp50 miliar. Kelima pembiayaan tersebut hingga kini berstatus kolekbilitas pembayaran lancar.

“Fasilitas pembiayaan LPDB-KUMKM merupakan produk pembiayaan unggulan di KSPPS NUS dengan nama “Murabahah-LPDB”. Pembiayaan ini menawarkan margin paling rendah di antara semua fasilitas di KSPPS NUS, dengan proses pengajuan yang mudah, fasilitas ini disalurkan kepada anggota untuk modal kerja produktif sampai dengan plafond pembiayaan sebesar Rp250 juta,” ujar Amrullah.

Amrullah melanjutkan, melalui pembiayaan LPDB-KUMKM, sangat membantu koperasi dalam menyediakan modal usaha untuk anggota dengan bagi hasil yang paling rendah di antara lembaga keuangan atau perbankan yang lain. LPDB-KUMKM juga mendorong KSPPS NUS untuk terus berkembang dan bertumbuh, dengan solusi terbaik apabila menghadapi kesulitan atau hambatan.

Upaya meningkatkan usaha koperasi dan anggota, terang Amrullah, KSPPS NUS melakukan sejumlah strategi, di antaranya pemasaran melalui media sosial, meningkatkan target pencapaian penyaluran kepada anggota, dan bekerja sama dengan lembaga asuransi untuk beberapa fasilitas pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet atau gagal bayar dari anggota.

“Selain itu, KSPPS NUS memberlakukan satu kali hold angsuran sebagai cadangan pembayaran untuk mencegah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Mengenai sistem pelayanan, KSPPS NUS telah memiliki mobile banking bernama BMT Mobile, dengan sejumlah layanan seperti transaksi pembayaran, transfer, pengecekan saldo, serta mutasi rekening yang dapat diakses melalui telepon genggam anggota,” kata Amrullah.

Petugas marketing juga dibekali aplikasi branchless untuk melayani anggota di lapangan. Hal ini selain mempermudah pelayanan, anggota juga mendapat pelayanan langsung secara real time, tanpa perlu datang ke kantor koperasi. Langkah ini sekaligus untuk meminimalisir penyalahgunaan dana atau fraud pada koperasi, pungkas Amrullah.

“Selain upaya koperasi untuk bertumbuh, pemerintah melalui regulasinya juga diharapkan mampu mengawasi dan membantu koperasi agar berkembang lebih besar dan maju lagi. Kehadiran LPDB-KUMKM secara nyata kiranya dapat membuka peluang bagi koperasi-koperasi lain agar mendapat akses modal kerja yang mudah, murah, dan ramah,” jelas Amrullah.

Senada dengan KSPPS NUS, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo mengatakan, LPDB-KUMKM yang merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya menggulirkan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi di Indonesia. Melalui dana bergulir yang sumbernya dari APBN, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui perkuatan modal kerja LPDB-KUMKM.

“LPDB-KUMKM yang merupakan lembaga pelayanan publik yang berdiri sejak tahun 2006, hingga sekarang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi dan UMKM yang merupakan anggotanya. Melalui dana bergulir bertarif rendah, harapannya dapat menyasar seluruh insan koperasi di tanah air dan terus bermanfaat bagi masyarakat,” harap Supomo.

Di usianya yang ke-17, papar Supomo, tantangan yang dihadapi LPDB-KUMKM pun semakin besar. LPDB-KUMKM memegang peranan penting bagi ekonomi nasional, dan kontribusinya sangat dibutuhkan oleh koperasi dan UMKM. Digitalisasi dan inovasi terus ditingkatkan guna memaksimalkan pelayanan bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negeri.