Disuruh Jokowi Lunasi Tagihan Bulog Rp16 Triliun, Ini Jawaban Sri Mulyani
Senin, 06 November 2023 - 17:43 WIB
Sri Mulyani mengatakan pelunasan utang kepada Bulog menunggu audit BPKP. Foto/Dok
JAKARTA - Dalam rapat internal terbatas di Istana Negara pada siang ini (6/11/2023), Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi hingga mencapai Rp16 triliun.
Baca juga: Charta Politika: 50% Publik Percaya Putusan MK Penyalahgunaan Wewenang oleh Jokowi
Atas perintah Jokowi tersebut, Sri Mulyani pun memberikan tanggapannya. Menurut Sri pelunasan itu bergantung pada audit BPKP.
"Tagihan Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," ujar Sri di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Sri menambahkan, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga kemudian tagihannya bisa disampaikan kepada pihak Kementerian Keuangan. Sri mengaskan bahwa tagihan tersebut semestinya tak terlalu dipermasalahkan.
"Namun ini harusnya tidak dipermasalahkan atau tidak ada masalah, karena Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi market menggunakan data perbankan yang kemudian kita akan tengok," ungkap Sri.
Baca juga: Charta Politika: 50% Publik Percaya Putusan MK Penyalahgunaan Wewenang oleh Jokowi
Atas perintah Jokowi tersebut, Sri Mulyani pun memberikan tanggapannya. Menurut Sri pelunasan itu bergantung pada audit BPKP.
"Tagihan Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," ujar Sri di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Sri menambahkan, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga kemudian tagihannya bisa disampaikan kepada pihak Kementerian Keuangan. Sri mengaskan bahwa tagihan tersebut semestinya tak terlalu dipermasalahkan.
"Namun ini harusnya tidak dipermasalahkan atau tidak ada masalah, karena Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi market menggunakan data perbankan yang kemudian kita akan tengok," ungkap Sri.
Lihat Juga :