Disuruh Jokowi Lunasi Tagihan Bulog Rp16 Triliun, Ini Jawaban Sri Mulyani
Senin, 06 November 2023 - 17:43 WIB
Sri Mulyani mengatakan pelunasan utang kepada Bulog menunggu audit BPKP. Foto/Dok
JAKARTA - Dalam rapat internal terbatas di Istana Negara pada siang ini (6/11/2023), Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi hingga mencapai Rp16 triliun.
Atas perintah Jokowi tersebut, Sri Mulyani pun memberikan tanggapannya. Menurut Sri pelunasan itu bergantung pada audit BPKP.
"Tagihan Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," ujar Sri di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Sri menambahkan, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga kemudian tagihannya bisa disampaikan kepada pihak Kementerian Keuangan. Sri mengaskan bahwa tagihan tersebut semestinya tak terlalu dipermasalahkan.
"Namun ini harusnya tidak dipermasalahkan atau tidak ada masalah, karena Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi market menggunakan data perbankan yang kemudian kita akan tengok," ungkap Sri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa stok beras di Bulog per 2 November 2023 adalah 1.442.945 ton.
"Untuk penyaluran bantuan pangan di September sebesar 94,95% dan Oktober 94,89%, November 18,45% dan masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalur 201 ribuan ton, demikian pula bulan Oktober," ungkap Airlangga.
Dari Bulog, sebut dia, ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp2,8 triliun.
"Jadi totalnya ada sekitar Rp19,1 triliun dan Pak Presiden meminta Bu Menkeu untuk segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," tandas Airlangga.
Baca Juga
Atas perintah Jokowi tersebut, Sri Mulyani pun memberikan tanggapannya. Menurut Sri pelunasan itu bergantung pada audit BPKP.
"Tagihan Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," ujar Sri di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Sri menambahkan, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga kemudian tagihannya bisa disampaikan kepada pihak Kementerian Keuangan. Sri mengaskan bahwa tagihan tersebut semestinya tak terlalu dipermasalahkan.
"Namun ini harusnya tidak dipermasalahkan atau tidak ada masalah, karena Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi market menggunakan data perbankan yang kemudian kita akan tengok," ungkap Sri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa stok beras di Bulog per 2 November 2023 adalah 1.442.945 ton.
"Untuk penyaluran bantuan pangan di September sebesar 94,95% dan Oktober 94,89%, November 18,45% dan masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalur 201 ribuan ton, demikian pula bulan Oktober," ungkap Airlangga.
Dari Bulog, sebut dia, ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp2,8 triliun.
"Jadi totalnya ada sekitar Rp19,1 triliun dan Pak Presiden meminta Bu Menkeu untuk segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," tandas Airlangga.
(uka)
tulis komentar anda