Penyaluran Kredit UMKM Melambat, Realisasi Masih Jauh dari Target Rp460 Triliun
Minggu, 12 November 2023 - 09:32 WIB
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melambat tahun ini. Realisasinya masih jauh dari target sebesar Rp460 triliun.
Penyaluran KUR saat ini masih jauh dari target. Realisasi KUR baru mencapai 68,74% atau sebesar Rp204,17 triliun per 7 November 2023 dari target sebesar Rp297 triliun. Padahal tahun 2023 hanya tersisa kurang dari dua bulan.
"Saya nggak terlalu yakin target KUR 2023 tercapai kalau bank-nya tidak melakukan perubahan penyaluran," kata Teten, dikutip Minggu (12/11/2023).
Dia menilai di tengah melambatnya ekonomi pada kuartal III-2023 penyaluran KUR perlu terus didorong untuk mendorong ekonomi yang lesu.
"Memang mestinya ini penyalur KUR di-push cuman memang kendalanya begitu. Sekarang itu masih menerapkan agunan berupa fisik," ujarnya.
Sebab itu, Teten meminta perbankan segera melakukan reformasi agar tidak mensyaratkan agunan untuk penyaluran KUR melainkan menggunakan pendekatan credit scoring. Teten menyebut pemerintah telah setuju dengan pendekatan credit scoring, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta kepada perbankan untuk menerapkan hal tersebut.
"Sebenarnya presiden sudah meminta, pemerintah sudah sangat setuju dengan credit scoring, dan ini kan harus di follow-up oleh OJK dan BI, karena di 145 negara sudah dipakai dan sekarang banyak aplikasi digital yang bisa membantu perbankan untuk bisa menyalurkan KUR itu, tidak mahal itu," jelasnya.
Penyaluran KUR saat ini masih jauh dari target. Realisasi KUR baru mencapai 68,74% atau sebesar Rp204,17 triliun per 7 November 2023 dari target sebesar Rp297 triliun. Padahal tahun 2023 hanya tersisa kurang dari dua bulan.
"Saya nggak terlalu yakin target KUR 2023 tercapai kalau bank-nya tidak melakukan perubahan penyaluran," kata Teten, dikutip Minggu (12/11/2023).
Dia menilai di tengah melambatnya ekonomi pada kuartal III-2023 penyaluran KUR perlu terus didorong untuk mendorong ekonomi yang lesu.
"Memang mestinya ini penyalur KUR di-push cuman memang kendalanya begitu. Sekarang itu masih menerapkan agunan berupa fisik," ujarnya.
Sebab itu, Teten meminta perbankan segera melakukan reformasi agar tidak mensyaratkan agunan untuk penyaluran KUR melainkan menggunakan pendekatan credit scoring. Teten menyebut pemerintah telah setuju dengan pendekatan credit scoring, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta kepada perbankan untuk menerapkan hal tersebut.
"Sebenarnya presiden sudah meminta, pemerintah sudah sangat setuju dengan credit scoring, dan ini kan harus di follow-up oleh OJK dan BI, karena di 145 negara sudah dipakai dan sekarang banyak aplikasi digital yang bisa membantu perbankan untuk bisa menyalurkan KUR itu, tidak mahal itu," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda