Pos Indonesia dan Kemendes PDTT Kerja Sama Perkuat BUMDes
Minggu, 26 November 2023 - 09:58 WIB
PT Pos Indonesia dan Kemendes PDTT menandatangani kerja sama di kantor PT YPTI, di Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (16/11/2023). Foto/Dok. SINDOnews
YOGYAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ). Kolaborasi bertujuan pengembangan desa, daerah tertinggal, transmigrasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama.
Nota kesepahaman dan perjanjian kerja bersama dilakukan di kantor PT YPTI, di Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (16/11/2023). Selain Pos Indonesia, Kemendes PDTT juga bekerja sama dengan tiga mitra perusahaan lainnya, yaitu PT YPTI, PSPI (Seniman Pangan), dan CV Agradaya.
"Kami menyambut baik kerja sama dengan Pos Indonesia yang memang mempunyai jaringan yang luas," kata Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dalam siaran persnya, Minggu (26/11/2023).
Beberapa poin kerja sama yang disepakati di antaranya penyaluran dana, verifikasi data/informasi, BUMDes menjadi Agenpos, serta kerja sama lainnya di bidang kurir, logistik, dan aset. Dalam perjanjian yang disepakati, Kemendes PDTT memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab. Termasuk penyediaan data dan informasi terkait BUMDes/BUMDes Bersama, dan lembaga ekonomi lainnya, serta calon penerima dana dari kegiatan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Kemudian penguatan kelembagaan BUMDes/BUMDes Bersama melalui kegiatan layanan transaksi keuangan yang dapat dilakukan dengan Pos Indonesia sesuai ketentuan yang disepakati kedua pihak. Dalam pelaksanaannya, Kemendes PDTT juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan anggaran dana program.
Pos Indonesia sendiri siap memberikan dukungan kepada Kemendes PDTT memfasilitasi pengembangan usaha BUMDes/BUMDes Bersama melalui pola kemitraan. Kemitraan tersebut melalui produk-produk milik Pos Indonesia.
Pos Indonesia akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menyalurkan dana kegiatan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kepada penerima manfaat. Selain penandatanganan perjanjian kerja bersama, dilakukan kunjungan ke pabrik PT YPTI untuk meninjau fasilitas manufaktur, research and development, dan pelatihan.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (persero) Haris mengatakan, pemanfaatan jaringan yang luas serta ketersebaran Kantorpos di hampir seluruh pelosok daerah menjadi penegas keandalan BUMN tertua ini. Portofolio dan jejak rekam pengalaman Pos Indonesia menyalurkan bantuan sosial diharapkan dapat mendukung program kerja dan kegiatan yang dijalankan Kemendes PDTT.
”Tentunya seperti tujuan dari kedua pihak yang tertera di nota kesepahaman, yaitu untuk melakukan sinergi dan inovasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Nota kesepahaman dan perjanjian kerja bersama dilakukan di kantor PT YPTI, di Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (16/11/2023). Selain Pos Indonesia, Kemendes PDTT juga bekerja sama dengan tiga mitra perusahaan lainnya, yaitu PT YPTI, PSPI (Seniman Pangan), dan CV Agradaya.
"Kami menyambut baik kerja sama dengan Pos Indonesia yang memang mempunyai jaringan yang luas," kata Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dalam siaran persnya, Minggu (26/11/2023).
Beberapa poin kerja sama yang disepakati di antaranya penyaluran dana, verifikasi data/informasi, BUMDes menjadi Agenpos, serta kerja sama lainnya di bidang kurir, logistik, dan aset. Dalam perjanjian yang disepakati, Kemendes PDTT memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab. Termasuk penyediaan data dan informasi terkait BUMDes/BUMDes Bersama, dan lembaga ekonomi lainnya, serta calon penerima dana dari kegiatan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Kemudian penguatan kelembagaan BUMDes/BUMDes Bersama melalui kegiatan layanan transaksi keuangan yang dapat dilakukan dengan Pos Indonesia sesuai ketentuan yang disepakati kedua pihak. Dalam pelaksanaannya, Kemendes PDTT juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan anggaran dana program.
Pos Indonesia sendiri siap memberikan dukungan kepada Kemendes PDTT memfasilitasi pengembangan usaha BUMDes/BUMDes Bersama melalui pola kemitraan. Kemitraan tersebut melalui produk-produk milik Pos Indonesia.
Pos Indonesia akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menyalurkan dana kegiatan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kepada penerima manfaat. Selain penandatanganan perjanjian kerja bersama, dilakukan kunjungan ke pabrik PT YPTI untuk meninjau fasilitas manufaktur, research and development, dan pelatihan.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (persero) Haris mengatakan, pemanfaatan jaringan yang luas serta ketersebaran Kantorpos di hampir seluruh pelosok daerah menjadi penegas keandalan BUMN tertua ini. Portofolio dan jejak rekam pengalaman Pos Indonesia menyalurkan bantuan sosial diharapkan dapat mendukung program kerja dan kegiatan yang dijalankan Kemendes PDTT.
”Tentunya seperti tujuan dari kedua pihak yang tertera di nota kesepahaman, yaitu untuk melakukan sinergi dan inovasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pemberdayaan masyarakat,” katanya.
(poe)
tulis komentar anda