Enam Kebijakan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Pemerataan Pembangunan

"Sebagai contoh-daerah dengan kasus ekonomi rendah mungkin memerlukan pendanaan penuh dari pemerintah karena tidak menguntungkan bagi sektor swasta," ujarnya.

Ketiga, meningkatkan pendanaan untuk infrastruktur backhaul dengan akses bersama di daerah pedesaan, karena hal ini merupakan kontributor utama terhadap kesenjangan cakupan di seluruh pasar.

"Analisis harus dilakukan kasus per kasus untuk menentukan pengangkutan kembali pendekatan yang paling optimal, tetapi dapat mencakup gelombang mikro, satelit, dan bahkan kabel bawah laut domestik," uranya.

Keempat, membuat program yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan di fasilitas-fasilitas penting di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani.

"Seperti rumah sakit, pusat transportasi, sekolah, dan pasar-semua area publik yang penting dengan jumlah pengunjung yang lebih tinggi untuk memberi manfaat bagi pengguna yang kurang beruntung dengan akses internet yang terbatas/tidak ada di rumah mereka," bebernya.

Kelima, mengamanatkan akses untuk fasilitas TIK dalam ruangan untuk memungkinkan cakupan dalam gedung yang kuat melalui undang-undang yang mengizinkan pemegang lisensi telekomunikasi untuk memasang peralatan yang diperlukan.



Keenam, membangun standar kualitas untuk cakupan seluler sebagai komitmen bagi MNO untuk menyebarkan infrastruktur untuk memenuhi target mereka, sehingga mendorong peluncuran infrastruktur di daerah yang belum terlayani.