Mentan Ungkap 11 Provinsi di Indonesia Masih Kekurangan Pupuk Subsidi
Kamis, 04 Januari 2024 - 14:20 WIB
Kementan mengungkapkan sejumlah provinsi masih kekurangan pupuk subsidi. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke 11 Provinsi di seluruh Indonesia. Lewat blusukan tersebut, Mentan mengatakan persoalan di 11 Provinsi tersebut hampir sama yaitu mengeluhkan masalah pupuk subsidi .
"Kami sudah keliling lumbung padi Indonesia di 11 provinsi. Keluhannya satu yang menonjol, yaitu pupuk. Dan di Pelakongan kemarin, presiden sudah menyatakan pupuk subsidi akan ditambah," ujar Andi dalam keterangan resminya dikutip Kamis (4/1/2024).
Sebagai informasi, anggaran pupuk selama ini hanya menjangkau petani secara terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp 25 triliun. Dengan anggaran tersebut pemerintah hanya bisa mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.
Dia memastikan pihaknya mencabut Permentan Nomor 10 Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur alokasi pupuk bersubsidi. Menurutnya, peraturan tersebut telah menghambat akses petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Saudara kita yang di hutan desa itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita," sambungnya.
Untuk memudahkan akses petani dalam mendapatkan pupuk bersusbidi, Amran menyebutkan saat ini kartu tani tidak lagi menjadi syarat mutlak. "Cara mengambilnya kami permudah. Yang tidak punya kartu tani, cukup pakai KTP itu cukup. Kalau kita permudah, pasti produksi naik," ungkap Amran.
Dirinya pun berharap dengan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi, produksi pangan, khususnya provinsi Jawa Tengah akan mengalami peningkatan signifikan. "Aku tahu, Produksi Jawa Tengah saat ini sedang menurun. Saya minta harus kembali naik ke peringkat kedua," jelasnya.
"Kami sudah keliling lumbung padi Indonesia di 11 provinsi. Keluhannya satu yang menonjol, yaitu pupuk. Dan di Pelakongan kemarin, presiden sudah menyatakan pupuk subsidi akan ditambah," ujar Andi dalam keterangan resminya dikutip Kamis (4/1/2024).
Baca Juga
Sebagai informasi, anggaran pupuk selama ini hanya menjangkau petani secara terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp 25 triliun. Dengan anggaran tersebut pemerintah hanya bisa mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.
Dia memastikan pihaknya mencabut Permentan Nomor 10 Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur alokasi pupuk bersubsidi. Menurutnya, peraturan tersebut telah menghambat akses petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Saudara kita yang di hutan desa itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita," sambungnya.
Untuk memudahkan akses petani dalam mendapatkan pupuk bersusbidi, Amran menyebutkan saat ini kartu tani tidak lagi menjadi syarat mutlak. "Cara mengambilnya kami permudah. Yang tidak punya kartu tani, cukup pakai KTP itu cukup. Kalau kita permudah, pasti produksi naik," ungkap Amran.
Dirinya pun berharap dengan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi, produksi pangan, khususnya provinsi Jawa Tengah akan mengalami peningkatan signifikan. "Aku tahu, Produksi Jawa Tengah saat ini sedang menurun. Saya minta harus kembali naik ke peringkat kedua," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda