Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Ekonom Wanti-wanti Pemerintah Soal Risiko Ini
Jum'at, 05 Januari 2024 - 14:00 WIB
Pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP dan KK diyakini bisa menjadi solusi agar penyaluran menjadi tepat sasaran, namun ekonomi memperingatkan ada beberapa risiko yang patut diwaspadai. Foto/Dok
JAKARTA - Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, pendistribusian LPG 3 Kg selama ini memang masih kurang tepat sasaran. Sebab menurutnya LPG 3 Kg sebenarnya hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG 3 Kg untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kelompok di luar itu yang dapat membeli bebas tabung LPG 3 Kg.
"Oleh sebab itu, kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan menggunakan KTP dan KK yang berlaku per 1 Januari 2024 memang dapat bisa menjadi solusi, namun kami melihat pada praktiknya kebijakan ini masih memiliki risiko untuk menjadi kurang efektif," jelasnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (5/1/2024).
Josua mengaku, khawatir nantinya ada pembeli dari luar kelompok itu membayar beberapa kelompok yang berhak mendapatkan LPG 3 kg untuk mendaftarkan dan menggunakan KTP dan KK-nya dalam mendapatkan LPG 3 kg.
"Lalu apakah semua agen penjual juga akan patuh dalam pendistribusian ini (mengikuti prosedur penjualan yang seharusnya) karena dari sisi mereka tidak ada insentif yang didapat," terangnya.
Selain itu lanjutnya, proses pendaftaran KTP dan KK di pangkalan/outlet resmi Pertamina yang akan diverifikasi dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bagi rumah tangga, dan data Kemenkop UKM dan Kementerian ESDM untuk usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran menjadi tidak efektif karena database yang belum lengkap, golongan miskin yang masih tidak mempunyai KTP dan/atau KK, serta permasalah pendataan lainnya.
"Jadi kami lihat meski dapat menjadi solusi dalam membuat distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran, masih ada beberapa hal yang perlu pemerintah antisipasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini," terangnya.
Josua pun menyarankan cara lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk melancarkan kebijakan.
Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kelompok di luar itu yang dapat membeli bebas tabung LPG 3 Kg.
"Oleh sebab itu, kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan menggunakan KTP dan KK yang berlaku per 1 Januari 2024 memang dapat bisa menjadi solusi, namun kami melihat pada praktiknya kebijakan ini masih memiliki risiko untuk menjadi kurang efektif," jelasnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (5/1/2024).
Josua mengaku, khawatir nantinya ada pembeli dari luar kelompok itu membayar beberapa kelompok yang berhak mendapatkan LPG 3 kg untuk mendaftarkan dan menggunakan KTP dan KK-nya dalam mendapatkan LPG 3 kg.
"Lalu apakah semua agen penjual juga akan patuh dalam pendistribusian ini (mengikuti prosedur penjualan yang seharusnya) karena dari sisi mereka tidak ada insentif yang didapat," terangnya.
Selain itu lanjutnya, proses pendaftaran KTP dan KK di pangkalan/outlet resmi Pertamina yang akan diverifikasi dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bagi rumah tangga, dan data Kemenkop UKM dan Kementerian ESDM untuk usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran menjadi tidak efektif karena database yang belum lengkap, golongan miskin yang masih tidak mempunyai KTP dan/atau KK, serta permasalah pendataan lainnya.
"Jadi kami lihat meski dapat menjadi solusi dalam membuat distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran, masih ada beberapa hal yang perlu pemerintah antisipasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini," terangnya.
Josua pun menyarankan cara lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk melancarkan kebijakan.
tulis komentar anda