Hindari Jurang Resesi, Percepat Penyerapan Anggaran PEN
Selasa, 11 Agustus 2020 - 09:36 WIB
Foto/dok
JAKARTA - Penyerapan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun ternyata masih sangat rendah. Perlu upaya lebih keras dan masif lagi agar dalam sisa waktu yang tidak sampai dua bulan ini dana PEN bisa terserap maksimal.
Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para menteri bawahannya sepertinya tidak berdampak signifikan terhadap penyerapan anggaran PEN. Jika dihitung dari minggu lalu yang penyerapannya baru 20% dan pada 6 Agustus yang sekitar 21,8%, maka hanya ada kenaikan 1,8%. Sangat kecil.
Padahal berbagai kalangan mengingatkan, penyerapan dana PEN merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mendongkrak daya beli masyarakat dan menghindarkan Indonesia memasuki jurang resesi. Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin mengaku terus berupaya mencari cara agar penyerapan dana PEN ini bisa maksimal. (Baca: Ternyata BLT Rp600 Ribu Buat Karyawan Ada Pamrihnya, Apa itu?)
“Bapak Presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali, sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi,” jelas Budi.
Harapan Presiden Jokowi tentu sama dengan keinginan seluruh rakyat, agar kuartal ketiga tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa positif. Namun sayangnya, implementasi program PEN dinilai payah oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir.
Akibat lambannya implementasi PEN inilah yang membuat Presiden Jokowi akhirnya memangkas sejumlah program untuk langkah efisiensi yang awalnya ada lima program, dipangkas menjadi tiga program. "Tadinya awalnya ada lima program, tapi Pak Presiden (Joko Widodo) bilang tiga saja, yang penting jalan. Ngapain program tebal-tebal, implementasinya payah," tegas Erick. (Baca juga: Anies Baswedan Bikin Keok Kang Emil, Ganjar, dan Khofifah)
Padahal, Erick yakin jika implementasi program-program tersebut berjalan akan memberi efek bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bahkan, dia mengklaim akan pulih secara cepat 100% yang diikuti oleh pertumbuhan sejumlah sektor bisnis pada kuartal I/2021. Erick mencontohkan, recovery ekonomi di China terjadi akibat program pemulihan ekonomi mereka tidak muluk-muluk.
Agaknya Erick dan jajarannya harus lebih bekerja keras lagi. Pasalnya, data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan program PEN hingga 6 Agustus 2020, baru mencapai Rp151,25 triliun atau 21,8% dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.
"Dari Rp695,2 triliun itu, DIPA sudah dikeluarkan Rp313,2 triliun. Anggaran yang tanpa pakai DIPA Rp155,9 triliun yaitu insentif perpajakan, sedangkan yang masih belum di-DIPA-kan sebanyak Rp226,1 triliun," kata Sri Mulyani.
Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para menteri bawahannya sepertinya tidak berdampak signifikan terhadap penyerapan anggaran PEN. Jika dihitung dari minggu lalu yang penyerapannya baru 20% dan pada 6 Agustus yang sekitar 21,8%, maka hanya ada kenaikan 1,8%. Sangat kecil.
Padahal berbagai kalangan mengingatkan, penyerapan dana PEN merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mendongkrak daya beli masyarakat dan menghindarkan Indonesia memasuki jurang resesi. Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin mengaku terus berupaya mencari cara agar penyerapan dana PEN ini bisa maksimal. (Baca: Ternyata BLT Rp600 Ribu Buat Karyawan Ada Pamrihnya, Apa itu?)
“Bapak Presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali, sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi,” jelas Budi.
Harapan Presiden Jokowi tentu sama dengan keinginan seluruh rakyat, agar kuartal ketiga tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa positif. Namun sayangnya, implementasi program PEN dinilai payah oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir.
Akibat lambannya implementasi PEN inilah yang membuat Presiden Jokowi akhirnya memangkas sejumlah program untuk langkah efisiensi yang awalnya ada lima program, dipangkas menjadi tiga program. "Tadinya awalnya ada lima program, tapi Pak Presiden (Joko Widodo) bilang tiga saja, yang penting jalan. Ngapain program tebal-tebal, implementasinya payah," tegas Erick. (Baca juga: Anies Baswedan Bikin Keok Kang Emil, Ganjar, dan Khofifah)
Padahal, Erick yakin jika implementasi program-program tersebut berjalan akan memberi efek bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bahkan, dia mengklaim akan pulih secara cepat 100% yang diikuti oleh pertumbuhan sejumlah sektor bisnis pada kuartal I/2021. Erick mencontohkan, recovery ekonomi di China terjadi akibat program pemulihan ekonomi mereka tidak muluk-muluk.
Agaknya Erick dan jajarannya harus lebih bekerja keras lagi. Pasalnya, data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan program PEN hingga 6 Agustus 2020, baru mencapai Rp151,25 triliun atau 21,8% dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.
"Dari Rp695,2 triliun itu, DIPA sudah dikeluarkan Rp313,2 triliun. Anggaran yang tanpa pakai DIPA Rp155,9 triliun yaitu insentif perpajakan, sedangkan yang masih belum di-DIPA-kan sebanyak Rp226,1 triliun," kata Sri Mulyani.
tulis komentar anda