Siap-siap! Subsidi BBM Bakal Dipangkas demi Wujudkan Program Prabowo Makan Siang Gratis
Jum'at, 16 Februari 2024 - 15:12 WIB
JAKARTA - Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dalam Pemilian Umum (Pemilu) 2024 menyatakan siap merealisasikan janji kampanyenya yakni makan siang gratis . Dikutip dari Bloomberg, Jumat (16/2/2024) Calon Presiden Nomor Urut 02 itu bakal merealisasikan program makan siang gratis ini dengan memangkas subsidi BBM dalam proposal kebijakan pertamanya.
Langkah tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno yang menerangkan, pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama 2 hingga 3 bulan ke depan setelah resmi menjabat pada Oktober mendatang.
"Sekitar 80 persen dari Rp350 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsisi solar dan LPG 3 kg, ternyata lebih bermanfaar bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi," terangnya.
Eddy menambahkan, di sisi lain, pria yang hingga kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu juga ingin menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan.
Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10% produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara tetangga di Asia Tenggara ini memiliki rasio pajak sebesar 14%.
"Reformasi pendapatan harus membantu mengalokasikan dana untuk janji kampanye utama Prabowo, yaitu menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha,” tutur Eddy.
Lebih lanjut Eddy menuturkan, program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp400 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp347,6 triliun atau sekitar 1,65% dari PDB.
Eddy bahkan menyebutkan, untuk membantu memuluskan jnji kampanyenya itu, Prabowo akan berupaya membangun koalisi yang kuat di parlemen, termasuk dengan mengundang partai-partai lain seperti calon terdepan PDI-P. Tidak hanya itu, Prabowo bahkan mungkin merekrut calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dalam pemerintahannya.
"Dia menilai itu adalah formula sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depan," tutup Eddy.
Langkah tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno yang menerangkan, pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama 2 hingga 3 bulan ke depan setelah resmi menjabat pada Oktober mendatang.
"Sekitar 80 persen dari Rp350 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsisi solar dan LPG 3 kg, ternyata lebih bermanfaar bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi," terangnya.
Baca Juga
Eddy menambahkan, di sisi lain, pria yang hingga kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu juga ingin menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan.
Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10% produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara tetangga di Asia Tenggara ini memiliki rasio pajak sebesar 14%.
"Reformasi pendapatan harus membantu mengalokasikan dana untuk janji kampanye utama Prabowo, yaitu menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha,” tutur Eddy.
Lebih lanjut Eddy menuturkan, program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp400 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp347,6 triliun atau sekitar 1,65% dari PDB.
Eddy bahkan menyebutkan, untuk membantu memuluskan jnji kampanyenya itu, Prabowo akan berupaya membangun koalisi yang kuat di parlemen, termasuk dengan mengundang partai-partai lain seperti calon terdepan PDI-P. Tidak hanya itu, Prabowo bahkan mungkin merekrut calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dalam pemerintahannya.
"Dia menilai itu adalah formula sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depan," tutup Eddy.
(akr)
tulis komentar anda