Serikat Buruh Tolak Potongan Gaji 3% Secara Paksa untuk Iuran Tapera

Selasa, 28 Mei 2024 - 20:29 WIB
Serikat buruh menolak kebijakan pemotongan gaji bagi pekerja untuk Tapera. FOTO/iStock
JAKARTA - Kebijakan pemotongan gaji bagi pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera bakal diterapkan sebesar 3%. Pungutan untuk iuran Tapera hanya akan membebani buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengungkapkan kebijakan Tapera perlu dikaji ulang. Dia meminta agar pungutan gaji untuk Tapera tidak dipaksakan bagi setiap pekerja.

"Kami mengusulkan Tapera tidak bersifat wajib, namun bersifat opsional dan menjadi pilihan untuk bisa ikut atau tidak," ujar Andi kepada SINDOnews, Selasa (28/5/2024).



Baca Juga: Gaji Jauh dari Layak, Buruh Tolak Pungutan Tapera

Pihaknya memang sempat diajak pemerintah untuk membahas pungutan Tapera tersebut. Namun, saat keputusan pihaknya tidak dilibatkan.

"Kami meminta Tapera dikaji ulang, karena saat awal rencana berdirinya Tapera, kami diajak bicara dan saat memulai pembentukan kami tidak diajak bicara," jelas Andi.

Sementara, Koordinator Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengungkapkan Tapera hanya lah beban tambahan dari sepersekian potongan gaji melalui pembiayaan iuran BPJS kesehatan, pensiun hingga jaminan hari tua.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!