Bank Dunia: Kemiskinan di Myanmar Makin Parah, Ekonomi Stagnan
Rabu, 12 Juni 2024 - 14:17 WIB
Bank Dunia menyebut konflik membuat ekonomi stagnan dan kemiskinan di Myanmar semakin parah. FOTO/Ilustrasi
JAKARTA - Bank Dunia menyebut kemiskinan di Myanmar makin meluas daripada sebelumnya dalam enam tahun terakhir. Sementara, pertumbuhan ekonomi di negara yang dilanda konflik itu kemungkinan akan tetap pada angka 1% pada tahun fiskal ini dengan sedikit harapan.
Meningkatnya kekerasan, kekurangan tenaga kerja, dan depresiasi mata uang telah mempersulit kegiatan bisnis di negara tersebut. Bank Dunia dalam laporannya tentang negara Asia Tenggara tersebut menyatakan Myanmar telah mengalami kekacauan politik dan ekonomi sejak kudeta militer tahun 2021 yang mengakhiri satu dekade reformasi demokrasi dan ekonomi yang tentatif.
Pada bulan Desember, Bank Dunia telah memproyeksikan ekonomi Myanmar akan tumbuh sekitar 2% selama tahun fiskal berjalan, setelah memperkirakan pertumbuhan PDB sebesar 1% pada tahun yang berakhir pada Maret 2024.
"Revisi ke bawah dalam proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2024/25 sebagian besar disebabkan oleh persistensi inflasi tinggi dan kendala akses terhadap tenaga kerja, valuta asing, dan listrik, yang semuanya kemungkinan akan berdampak lebih besar pada aktivitas daripada yang diperkirakan sebelumnya," kata Bank Dunia dalam sebuah laporan yang dikutip Reuters, Rabu (12/6/2024).
Perang saudara yang menghancurkan negara itu, di mana kelompok bersenjata baru dan tentara etnis yang mapan yang sukses memukul mundur junta, telah menyebabkan lebih dari 3 juta orang mengungsi. Hal itu juga menyebabkan tingkat kemiskinan naik menjadi 32,1%, kembali ke tingkat tahun 2015.
"Kedalaman dan keparahan kemiskinan telah memburuk pada tahun 2023-24, yang berarti bahwa kemiskinan lebih mengakar daripada kapan pun dalam enam tahun terakhir," kata laporan tersebut.
Menghadapi perlawanan bersenjata yang semakin meluas terhadap kekuasaannya, junta Myanmar awal tahun ini mengumumkan rencana wajib militer untuk mengisi kembali tenaga militernya yang terkuras. "Pengumuman wajib militer yang diamanatkan pada Februari 2024 telah mengintensifkan migrasi ke daerah pedesaan dan luar negeri, yang menyebabkan peningkatan laporan kekurangan tenaga kerja di beberapa industri," lanjut Bank Dunia.
Meningkatnya kekerasan, kekurangan tenaga kerja, dan depresiasi mata uang telah mempersulit kegiatan bisnis di negara tersebut. Bank Dunia dalam laporannya tentang negara Asia Tenggara tersebut menyatakan Myanmar telah mengalami kekacauan politik dan ekonomi sejak kudeta militer tahun 2021 yang mengakhiri satu dekade reformasi demokrasi dan ekonomi yang tentatif.
Pada bulan Desember, Bank Dunia telah memproyeksikan ekonomi Myanmar akan tumbuh sekitar 2% selama tahun fiskal berjalan, setelah memperkirakan pertumbuhan PDB sebesar 1% pada tahun yang berakhir pada Maret 2024.
"Revisi ke bawah dalam proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2024/25 sebagian besar disebabkan oleh persistensi inflasi tinggi dan kendala akses terhadap tenaga kerja, valuta asing, dan listrik, yang semuanya kemungkinan akan berdampak lebih besar pada aktivitas daripada yang diperkirakan sebelumnya," kata Bank Dunia dalam sebuah laporan yang dikutip Reuters, Rabu (12/6/2024).
Perang saudara yang menghancurkan negara itu, di mana kelompok bersenjata baru dan tentara etnis yang mapan yang sukses memukul mundur junta, telah menyebabkan lebih dari 3 juta orang mengungsi. Hal itu juga menyebabkan tingkat kemiskinan naik menjadi 32,1%, kembali ke tingkat tahun 2015.
"Kedalaman dan keparahan kemiskinan telah memburuk pada tahun 2023-24, yang berarti bahwa kemiskinan lebih mengakar daripada kapan pun dalam enam tahun terakhir," kata laporan tersebut.
Menghadapi perlawanan bersenjata yang semakin meluas terhadap kekuasaannya, junta Myanmar awal tahun ini mengumumkan rencana wajib militer untuk mengisi kembali tenaga militernya yang terkuras. "Pengumuman wajib militer yang diamanatkan pada Februari 2024 telah mengintensifkan migrasi ke daerah pedesaan dan luar negeri, yang menyebabkan peningkatan laporan kekurangan tenaga kerja di beberapa industri," lanjut Bank Dunia.
tulis komentar anda