G20 Gagal Sepakati Pungutan Pajak 3.000 Miliarder Global, Nilainya Tembus Rp4.000 Triliun
Senin, 29 Juli 2024 - 07:52 WIB
Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menentang pungutan pajak miliarder global. FOTO/iStock
JAKARTA - Negara-negara G20 gagal menyepakati pungutan pajak orang terkaya di dunia. Dalam sebuah pertemuan para menteri keuangan di Brasil, Amerika Serikat (AS) memimpin kampanye menentang pungutan minimum terhadap 3.000 orang miliarder.
Namun, mereka berjanji memberlakukan pajak progresif untuk orang-orang superkaya, Menurut laporan Politico dalam sebuah pertemuan di Rio de Janeiro, para menteri mengatakan bahwa mereka akan memulai sebuah dialog mengenai perpajakan yang adil dan progresif, termasuk untuk orang-orang yang sangat kaya menurut teks komunike bersama yang dilansir Politico.
Komunike ini akan diterbitkan segera dan tidak akan menyertakan pernyataan dukungan untuk pungutan 2% terhadap 3.000 miliarder terkaya di dunia, seperti yang diharapkan oleh Brasil, yang saat ini memegang kepresidenan bergilir G20.
Ekonom Prancis Gabriel Zucman, seorang konsultan G20 untuk masalah perpajakan mengungkapkan bahwa pungutan ini akan mengumpulkan sekitar USD250 miliar atau setara Rp4.000 triliun secara global per tahun.
"Sejumlah individu menguasai lebih banyak sumber daya dibandingkan negara-negara di dunia," kata Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dikutip dari Russia Today, Senin (29/7/2024).
"Pajak untuk para miliarder dapat membantu mendanai perang melawan kelaparan dunia," ujar Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad menambahkan, sebelum memperingatkan bahwa rezim pajak seperti itu tidak akan terbentuk dalam semalam, karena ini adalah mekanisme yang sangat rumit.
Selama pembicaraan, terlihat jelas sejumlah negara G20 tidak mendukung langkah tersebut.
"Kami tidak melihat adanya kebutuhan atau merasa tidak perlu untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai pajak miliarder," ujar Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam sebuah konferensi pers. "Kami pikir semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif."
Jerman bergabung dengan AS dalam menentang pungutan ini, sementara Perancis, Spanyol, Afrika Selatan, Kolombia, dan Uni Afrika mendukung proposal Brasil.
Namun, mereka berjanji memberlakukan pajak progresif untuk orang-orang superkaya, Menurut laporan Politico dalam sebuah pertemuan di Rio de Janeiro, para menteri mengatakan bahwa mereka akan memulai sebuah dialog mengenai perpajakan yang adil dan progresif, termasuk untuk orang-orang yang sangat kaya menurut teks komunike bersama yang dilansir Politico.
Komunike ini akan diterbitkan segera dan tidak akan menyertakan pernyataan dukungan untuk pungutan 2% terhadap 3.000 miliarder terkaya di dunia, seperti yang diharapkan oleh Brasil, yang saat ini memegang kepresidenan bergilir G20.
Ekonom Prancis Gabriel Zucman, seorang konsultan G20 untuk masalah perpajakan mengungkapkan bahwa pungutan ini akan mengumpulkan sekitar USD250 miliar atau setara Rp4.000 triliun secara global per tahun.
"Sejumlah individu menguasai lebih banyak sumber daya dibandingkan negara-negara di dunia," kata Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dikutip dari Russia Today, Senin (29/7/2024).
"Pajak untuk para miliarder dapat membantu mendanai perang melawan kelaparan dunia," ujar Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad menambahkan, sebelum memperingatkan bahwa rezim pajak seperti itu tidak akan terbentuk dalam semalam, karena ini adalah mekanisme yang sangat rumit.
Selama pembicaraan, terlihat jelas sejumlah negara G20 tidak mendukung langkah tersebut.
"Kami tidak melihat adanya kebutuhan atau merasa tidak perlu untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai pajak miliarder," ujar Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam sebuah konferensi pers. "Kami pikir semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif."
Jerman bergabung dengan AS dalam menentang pungutan ini, sementara Perancis, Spanyol, Afrika Selatan, Kolombia, dan Uni Afrika mendukung proposal Brasil.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda